Jakarta, NyaringIndonesia.com – Sebanyak 11 kabupaten/kota di Pulau Sumatera masih berstatus tanggap darurat bencana setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Daerah-daerah tersebut berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang berdampak luas di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam jumpa pers pada Minggu (4/1/2026), Abdul menjelaskan bahwa seluruh kabupaten/kota terdampak di Sumatera Utara telah keluar dari status tanggap darurat. Dua daerah terakhir tidak lagi memperpanjang masa tanggap darurat, sehingga 14 kabupaten/kota kini masuk tahap transisi darurat.
“Artinya, saat ini di Sumatera Utara sudah tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status tanggap darurat,” ujar Abdul.
Di Sumatera Barat, status tanggap darurat hanya diperpanjang di Kabupaten Agam. Wilayah tersebut masih mengalami longsor susulan hingga tiga hari terakhir. Bencana yang terjadi berupa banjir lumpur disertai material batu berukuran besar, yang secara lokal dikenal sebagai galodo.
“Banjir lumpur disertai batu-batu besar itu masih terjadi. Di bagian hulu terdeteksi rekahan tanah. Jika terjadi hujan dengan intensitas sedang namun berdurasi lama, potensi longsor susulan masih sangat besar,” kata Abdul.
Selain Kabupaten Agam, seluruh kabupaten/kota lain di Sumatera Barat telah memasuki masa transisi darurat.
Sementara itu, di Provinsi Aceh, sebanyak 10 kabupaten masih memperpanjang status tanggap darurat, sementara delapan daerah lainnya telah berstatus transisi darurat.
Mengutip Antara, Sekretaris Daerah Aceh sekaligus Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, M Nasir, mengatakan perpanjangan dilakukan karena sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan intensif.
“Perpanjangan status tanggap darurat ini bertujuan agar penanganan dapat berjalan lebih optimal di lapangan,” ujar Nasir di Banda Aceh, Rabu (31/12/2025).
Sepuluh daerah yang memperpanjang status tanggap darurat meliputi:
- Aceh Tamiang dan Bireuen (24 Desember 2025–6 Januari 2026),
- Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah (26 Desember 2025–8 Januari 2026),
- Aceh Utara (30 Desember 2025–5 Januari 2026),
- Bener Meriah (31 Desember 2025–6 Januari 2026),
- Gayo Lues (22–31 Desember 2025),
- Pidie (25 Desember 2025–5 Januari 2026),
- Pidie Jaya (23–31 Desember 2025).
Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, status tanggap darurat ditetapkan setelah fase siaga darurat, ketika bencana telah mengganggu kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan segera.
Dalam fase ini, pemerintah melakukan pengkajian cepat kondisi dan kebutuhan, mengaktifkan sistem komando darurat, mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, melindungi kelompok rentan, mengendalikan sumber ancaman, serta memperbaiki prasarana dan sarana vital.
Berdasarkan data BNPB per Minggu (4/1/2026) pukul 16.00 WIB, total korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.177 jiwa.
Abdul menyampaikan, proses pemutakhiran data korban terus dilakukan, termasuk verifikasi laporan orang hilang di tingkat desa dan kecamatan. Pada hari yang sama, terdapat koreksi pengurangan 17 nama dari daftar orang hilang.
“Sehingga jumlah korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan saat ini tercatat 148 jiwa,” ujarnya.
Jumlah pengungsi juga mengalami penurunan, khususnya di Aceh. Total warga yang masih mengungsi kini tercatat 242.174 jiwa.
BNPB melaporkan seluruh jalan nasional di Aceh telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan. Namun, beberapa titik—terutama di jalur Bireuen–Bener Meriah—masih dalam tahap perbaikan jembatan.
“Kendati ada jalur alternatif yang sedikit memutar, jalur tersebut sudah bisa dilalui,” kata Abdul.
Perbaikan jembatan terus dilakukan, termasuk pemasangan jembatan Bailey di sejumlah lokasi, sebagaimana dilaporkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat Presiden Prabowo Subianto meninjau Aceh Tamiang.
Menjelang hari pertama sekolah pada Senin (5/1/2026), pemerintah juga memprioritaskan pembersihan sekolah dan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah.
“Secara umum layanan sudah berfungsi, meskipun masih ada proses pemulihan,” ujarnya.
Selain itu, penyediaan air bersih terus dilakukan melalui mobil tangki, toren, hidran, dan sumur bor. Pemerintah juga memfasilitasi mobilisasi pasien dan warga yang memerlukan perawatan lanjutan ke Banda Aceh atau Medan dari daerah dengan akses terbatas.
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
