JAKARTA, Nyaringindonesia.com – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara pada Rabu (21/2/2024).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024.
Keppres ini ditetapkan pada 20 Februari 2024 dan dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Setelah pembacaan Keppres, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh AHY.
“Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar AHY dalam sumpah jabatan.
Usai sumpah jabatan, AHY melakukan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai Menteri ATR/BPN. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta pejabat lainnya.
AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN dan saat ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Perombakan kabinet ini juga melibatkan sejumlah menteri lainnya, termasuk Mahfud MD yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Hadi Tjahjanto.
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN ini dianggap sebagai langkah politik penting, mengingat posisinya sebagai ketua partai oposisi yang sebelumnya kritis terhadap pemerintahan Jokowi.
Langkah ini juga menuai berbagai tanggapan dan perhatian dari berbagai pihak terkait dinamika politik di Indonesia.
