CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Focus Group Discussion (FGD) tahun 2024 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi merupakan upaya untuk memperkuat pelaporan tanggung jawabnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Kepala BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, BPBD harus memiliki dokumen-dokumen yang sesuai standar dan wajib dipertanggungjawabkan kepada BNPB Pusat.
“FGD ini merupakan langkah pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang dan terkait dengan peraturan kepala BNPB yang menegaskan bahwa setiap BPBD di setiap Kota/Kabupaten dan Provinsi harus memiliki dokumen-dokumen yang wajib.” kata Pria yang kerap disapa Andy, di Cave Inaka Cibeber, Kota Cimahi. Senin (25/3/2024).
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pihaknya sedang merancang agar dokumen tersebut bisa menjadi konsumsi publik. Hal itu, nantinya masuk dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). yang bisa menjadi ren on dan ren off.
Karena dalam pelaksanaan penanggulangan bencana harus ada koordinasi yang efektif, pelaporan yang tepat waktu kepada BNPB Pusat, dan komando yang jelas ke tingkat bawah.
“Jadi struktur organisasinya, pengoperasiannya, dan manajemen kebencanaannya secara umum dibahas di semua sektor kebencanaan yang ada di Cimahi, dan hasilnya disepakati ada enam poin,” jelasnya.
Ia menyebut, enam kesepakatan itu diantaranya yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, dan tanah longsor.
“Selanjutnya, dalam ren on, akan dijabarkan secara detail dengan berbagai elemen, termasuk struktur komando, pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi, koordinasi antar sesama, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan,” tambah Andy.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa pembahasan tersebut akan dibahas secara detail, termasuk bagaimana cara koordinasi di wilayah yang terkena dampak bencana banjir.
“Begitupula dengan masalah gempa, kami akan membahas garis komando terkait gempa, prosedur pelaporan, dan koordinasi di wilayah yang terkena dampak gempa,” tutupnya.
Acara FGD BPBD Kota Cimahi tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), akademisi, tokoh masyarakat, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan perwakilan dari Media Massa PWI.
