Kabupaten Bandung Barat, NyaringIndonesia.com – Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat meraih predikat “Sangat Baik” dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan nilai indeks 3,78, sebuah lonjakan signifikan dari 3,32 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini menandai perbaikan yang pesat, mengubah predikat kabupaten tersebut dari “Baik” menjadi “Sangat Baik”.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat, Yoppie Indrawan, menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang lebih transparan, efektif, dan efisien.
“Ini adalah hasil dari upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan implementasi SPBE,” ujar Yoppie, pada Rabu, 8 Januari 2025.
Penilaian SPBE terdiri dari empat domain utama, yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Masing-masing domain ini dinilai berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kebijakan internal hingga layanan publik berbasis elektronik.
“Peningkatan nilai ini menunjukkan kemajuan dalam empat domain penilaian SPBE, yang semakin mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efisien dan responsif,” tambahnya.
Kenaikan paling signifikan terjadi pada domain Kebijakan Internal SPBE, yang mencatatkan peningkatan 1,20 poin, dari 3,20 pada tahun 2023 menjadi 4,40 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perkembangan yang pesat dalam pengelolaan kebijakan internal, arsitektur SPBE, dan peta rencana SPBE yang semakin matang.
“Salah satu faktor kunci adalah penguatan kebijakan yang mendukung implementasi SPBE, yang semakin efektif dan berdaya guna,” jelas Yoppie.
Pada domain Tata Kelola SPBE, meskipun kenaikannya relatif kecil, yakni 0,20 poin (dari 2,90 pada tahun 2023 menjadi 3,10 pada tahun 2024), ini tetap menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur dan pengelolaan sistem SPBE secara keseluruhan.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperbaiki sistem manajerial dan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mendukung implementasi SPBE,” katanya.
Domain Manajemen SPBE mengalami peningkatan signifikan sebesar 1,54 poin, dari 1,64 pada tahun 2023 menjadi 3,18 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan besar dalam pengelolaan data, aplikasi SPBE, serta penerapan sistem manajemen risiko dan keamanan informasi.
“Perbaikan ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola TIK dan menghadapi tantangan dalam pelayanan publik berbasis teknologi,” ujarnya.
Layanan SPBE, meskipun mencatatkan kenaikan lebih kecil, yakni 0,01 poin (dari 4,19 pada tahun 2023 menjadi 4,20 pada tahun 2024), tetap menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas layanan publik berbasis elektronik yang semakin user-friendly, mudah diakses, dan transparan.
“Ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan, dengan akses yang lebih cepat dan akurat,” tambah Yoppie.
Penilaian SPBE melibatkan 47 indikator yang terbagi dalam 8 aspek, mulai dari kebijakan internal tata kelola hingga layanan publik berbasis elektronik. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan audit mendalam untuk memastikan setiap aspek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Aspek Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE, termasuk perencanaan strategis dan pengelolaan jaringan serta layanan pusat data, semakin mempermudah integrasi antarinstansi dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Yoppie.
Ia juga menambahkan, aspek manajemen SPBE dan pengelolaan TIK sangat penting dalam menerapkan manajemen risiko yang lebih terstruktur serta peningkatan audit TIK dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung operasional SPBE.
“Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik semakin matang, termasuk dalam layanan keuangan, kepegawaian, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik,” imbuhnya.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak dalam implementasi SPBE, serta partisipasi masyarakat yang mendorong penerapan teknologi dalam pemerintahan.
“Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Masyarakat Kabupaten Bandung Barat kini dapat merasakan manfaat langsung dari layanan berbasis elektronik, yang memudahkan mereka dalam mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor.
“Layanan seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, pengurusan dokumen, dan akses informasi layanan publik kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui sistem online,” kata Yoppie.
Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini juga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang ingin mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif dan efisien.
