BANDUNG, NyaringIndonesia.com -Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Barat mendorong berbagai pihak mendesak pemerintah provinsi untuk segera membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berdasarkan data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, lebih dari 1.000 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di wilayah ini.
Inisiator pembentukan KPAID Jabar, Herry Richardy, menegaskan bahwa keberadaan lembaga ini sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak. Menurutnya, tanpa KPAID, koordinasi dalam menangani kasus kekerasan akan sulit dilakukan.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Dengan populasi anak yang cukup besar di Jabar, sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk melindungi mereka.” ujar Herry, Sabtu (22/2/25).
Ia juga menyoroti bahwa pembentukan KPAID sejalan dengan komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek perlindungan anak dan pendidikan berkualitas.
Selain upaya pemerintah, peran keluarga juga menjadi faktor utama dalam perlindungan anak. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Olih Solihin, menekankan pentingnya komunikasi dalam keluarga sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap anak.
“Orang tua harus memahami bagaimana berkomunikasi dengan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dialog yang terbuka dapat menjadi solusi dalam mencegah berbagai permasalahan, seperti kenakalan remaja, perundungan, hingga depresi.” jelas Olih.
Menurutnya, sinergi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Pembentukan KPAID Jabar menjadi kebutuhan mendesak guna menangani permasalahan anak dan memastikan hak-hak mereka terlindungi di tengah tingginya angka kekerasan.
