CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menginisiasi mediasi antara manajemen Bapintri dan buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Senin (24/02/25) di Kantor Wakil Wali Kota Cimahi. Mediasi tersebut dihadiri oleh pemilik perusahaan, Pak Karsa, bersama tim hukum perusahaan serta perwakilan Serikat Pekerja.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sebelumnya, belum ada kesepakatan konkret antara kedua belah pihak. Namun, melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Cimahi berhasil mempertemukan langsung buruh terdampak PHK dengan manajemen perusahaan, sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Dari hasil mediasi, beberapa poin kesepakatan berhasil dicapai, antara lain, Pembayaran THR,, Penyelesaian Hak Buruh, Penyewaan Aset untuk Penyelesaian PHK.
Dari 267 buruh yang terkena PHK, sebanyak 158 orang merupakan warga Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada mereka melalui berbagai program bantuan dan pelatihan kerja.
“Kami memiliki dua fungsi, yaitu sebagai regulator dan sebagai pelindung masyarakat. Dalam kasus ini, saya lebih fokus pada perlindungan warga Cimahi yang terdampak PHK,” ujar Adhitia Yudhistira usai hadiri FPD Diskominfo Cimahi di Aula gedung A. Selasa (25/02/25).
Untuk membantu para pekerja terdampak, Pemkot Cimahi menyiapkan berbagai program, seperti:
Program 10.000 SDM Siap Kerja – Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi angkatan kerja.
Cimahi Job Connect – Membantu penempatan tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan.
Pendataan dan Klasifikasi – Para pekerja terdampak akan dikategorikan berdasarkan usia dan produktivitas. Mereka yang masih masuk dalam angkatan kerja akan diarahkan untuk segera mendapatkan pekerjaan sebelum memasuki usia lanjut.
Adhitia juga mengusulkan pemanfaatan pabrik-pabrik tak terpakai di Cimahi untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pasar kuliner, studio animasi, atau inkubasi UMKM.
Adhitia menekankan pentingnya mengutamakan warga Cimahi dalam kesempatan kerja yang tersedia sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak PHK yang terjadi.(Bzo)
