JAKARTA, NyaringIndonesia.com – Komitmen untuk menuntaskan persoalan sertipikasi tanah wakaf semakin ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam agenda Rapat Kerja Nasional dan Halal Bihalal Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Tavia Heritage Hotel, Sabtu (17/05/25). Nusron menyatakan bakal menyelesaikan minimal 90 persen tanah wakaf tak bersertipikat dalam lima tahin ke depan.
“Melalui kerja sama dengan DMI, kami sangat terbantu dalam upaya percepatan ini. Dengan penandatanganan MoU ini, langkah kolaboratif semakin kuat,” ujar Nusron usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman dengan DMI.
Berdasarkan data dari Kementerian Agama, dari total 561.909 bidang tanah wakaf di Indonesia, baru 267.994 yang telah terdaftar resmi. Artinya, lebih dari separuh bidang tanah wakaf masih belum memiliki sertipikat. Hingga tahun 2025, sebanyak 2.411 bidang tanah telah berhasil disertipikasi.
Sebagai langkah konkret, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN membuka loket khusus untuk menangani sertipikasi tanah milik yayasan, ormas, dan wakaf. Inovasi ini bertujuan memangkas waktu layanan administrasi yang selama ini dinilai lambat dan berbelit.
“Setiap tahun kami menerbitkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk dari program PTSL. Maka penting bagi tanah wakaf untuk diproses secara cepat agar tidak tertumpuk dalam antrean,” jelas Nusron.
Penandatanganan kerja sama ini juga mencakup pendampingan hukum dan perlindungan atas aset milik DMI agar tidak terjerat sengketa pertanahan di kemudian hari.
Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, turut menyampaikan pentingnya langkah ini. Menurutnya, tanah wakaf yang tidak bersertipikat rawan dipermasalahkan di masa mendatang, khususnya oleh pihak keluarga pewakif.
“Masjid relatif aman dari konflik. Tapi banyak kasus di sekolah-sekolah, lahan disoal oleh ahli waris. Kita tak ingin hal serupa terjadi di masjid-masjid,” tutur Jusuf Kalla.
Turut hadir dalam acara ini sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta delegasi DMI dari berbagai daerah dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya.
