Manila, NyaringIndonesia.com – Ribuan warga Filipina memadati ibu kota Manila pada Minggu (21/9) untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan proyek pengendalian banjir fiktif. Proyek-proyek infrastruktur “hantu” ini diduga telah merugikan negara hingga miliaran dolar dan menjadi beban berat bagi para pembayar pajak.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Aksi protes yang digelar di Taman Luneta dihadiri sekitar 13.000 orang dan mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengangkat isu ini dalam pidato kenegaraannya pada Juli lalu. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banjir parah yang telah melanda berbagai wilayah Filipina selama berminggu-minggu.
Presiden Marcos Jr., pada Senin (22/9), menyatakan memahami kemarahan masyarakat. “Saya tidak menyalahkan mereka sedikit pun,” ujarnya, seraya mengimbau agar aksi tetap berlangsung secara damai. Pihak militer diketahui telah ditempatkan dalam status “siaga merah” sebagai langkah antisipasi.
Salah satu peserta aksi, Aly Villahermosa (23), mahasiswa keperawatan dari Metro Manila, mengaku kecewa atas penyalahgunaan anggaran negara. “Ada kalanya saya sendiri harus mengarungi banjir. Jika ada dana untuk proyek hantu, mengapa sektor kesehatan tidak mendapat anggaran cukup?” katanya kepada Channel News Asia.
Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casiño (56), menegaskan bahwa tuntutan massa bukan hanya soal pengembalian dana, melainkan juga penegakan hukum. “Korupsi mendorong rakyat turun ke jalan. Kami ingin pelaku dipenjara, dan pemerintah harus bertindak,” ujarnya.
Aksi lanjutan dijadwalkan digelar di sepanjang jalan raya EDSA, simbol protes rakyat yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos Sr. pada 1986 dalam Revolusi Kekuatan Rakyat.
Skandal proyek banjir ini telah mengguncang lanskap politik nasional. Ketua DPR, Martin Romualdez sepupu Presiden Marcos Jr. mengundurkan diri awal pekan ini di tengah penyelidikan parlemen yang masih berlangsung.
Sementara itu, sejumlah pemilik perusahaan konstruksi mengungkap bahwa hampir 30 anggota DPR serta pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) terlibat menerima suap dalam proyek-proyek yang kini disorot tajam publik.
