Jakarta, NyaringIndonesia.com – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa siswa di berbagai daerah. Sejak diluncurkan awal tahun ini, dugaan keracunan akibat menu MBG tercatat terjadi di sejumlah wilayah, dengan ribuan anak dan warga terdampak.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 5.360 korban. Tiga lembaga pemerintah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis data berbeda, namun angka total korban tetap berada di kisaran lima ribu. Per 21 September 2025, jumlah korban meningkat menjadi 6.452 orang.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut insiden keracunan massal ini disebabkan kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memastikan BGN telah memperketat pengawasan dan menginstruksikan para koordinator regional untuk melakukan pengecekan langsung ke dapur-dapur penyedia menu MBG.
Lonjakan kasus keracunan ini memicu desakan dari berbagai pihak agar program MBG dihentikan sementara untuk dievaluasi. Koalisi Masyarakat Sipil—yang terdiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), JPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan sejumlah organisasi lainnya—menyuarakan keprihatinan dan meminta tindakan konkret.
Koalisi tersebut juga telah beraudiensi dengan Komisi IX DPR RI untuk membahas persoalan ini. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPR diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program berjalan aman dan sesuai ketentuan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan pihaknya akan turun langsung ke lapangan guna mengawasi dapur-dapur MBG yang terindikasi bermasalah.
“Kami akan mengawasi langsung lokasi-lokasi dapur MBG yang terindikasi bermasalah untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di lapangan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Menurut Puan, penanganan kasus keracunan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antar-lembaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi harus dilakukan secara total dan bersama-sama. Jangan saling menyalahkan, tapi cari solusi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
