CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Hingga hari ini, tidak ditemukan kasus keracunan akibat penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Namun, Pemerintah Kota Cimahi tetap mengambil langkah antisipatif menyikapi sejumlah kejadian serupa yang terjadi di berbagai daerah lain.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang dijalankan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di kota Cimahi.
Evaluasi dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu mendatang bersama unsur Forkopimda Kota Cimahi, sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pencegahan.
“Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita antisipasi sejak dini dengan mengumpulkan para penanggung jawab SPPG se-Kota Cimahi,” ujar Adhitia, Sabtu (27/09/25).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi saat ini tengah menganalisis kandungan gizi dalam makanan MBG, khususnya bagi pelajar, sebagai bentuk pengawasan terhadap mutu dan kelayakan distribusi makanan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang mulai enggan mengonsumsi makanan MBG dan memilih membawa bekal sendiri dari rumah, Adhitia menekankan bahwa Pemkot Cimahi akan segera mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna mengedukasi pentingnya program MBG serta menjawab keresahan yang beredar.
“Masalahnya sekarang, SPPG perlu diperkuat dari sisi koordinasi, baik dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun instansi lain yang berkaitan langsung dengan program MBG ini,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG merupakan program jangka panjang yang memiliki dampak signifikan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Sebagai contoh, Adhitia menyebut bahwa negara seperti India dan Tiongkok membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk merasakan dampak nyata dari program makanan bergizi gratis bagi pelajar.
“Program ini sangat baik, sangat mulia. Tapi kontrol dan pengawasan harus diperkuat. Ini program pusat, dan tanggung jawab pengawasannya ada di kita semua,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Cimahi akan meminta detail teknis pelaksanaan dari masing-masing SPPG, termasuk menyusun kesepakatan bersama yang mencakup pengawasan kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, serta sistem pengawasan silang antarpihak.
Pemkot Cimahi juga akan memperketat sertifikasi kelayakan dan kesehatan dari dapur-dapur penyedia makanan MBG. Fokus utama adalah memastikan aspek kebersihan dan higienitas, terutama dalam proses memasak nasi.
“Berdasarkan hasil investigasi Pemda Jawa Barat sebelumnya menemukan bahwa kasus-kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah banyak dipicu oleh kontaminasi bakteri, khususnya bakteri Salmonella, yang sering ditemukan pada nasi jika tidak diolah dengan benar.” tukasnya. (Bzo)
