Jakarta, NyaringIndonesia.com – Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi sorotan. Sikap tegas dan keterbukaannya dalam menyampaikan data fiskal membuatnya tak segan beradu argumen dengan sejumlah tokoh penting, mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ekonom lulusan Purdue University itu tampil mencolok di berbagai forum, menyampaikan argumen berbasis data dan menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran negara dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketegangan pertama muncul dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025). Di hadapan anggota dewan, Purbaya memaparkan skema subsidi energi yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk bahan bakar dan LPG 3 kg.
Ia menyebut, harga keekonomian LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung. Namun, setelah disubsidi sekitar Rp30.000, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung—subsidi mencapai 70 persen.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Purbaya dalam pemaparannya.
Namun, pernyataan itu segera dibantah oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut Purbaya keliru membaca data.
“Itu mungkin Menkeunya salah baca data. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Kamis (2/10/2025).
Bahlil tidak menyebut angka pasti harga keekonomian LPG, tetapi menyiratkan bahwa informasi yang disampaikan Purbaya belum diperoleh dari sumber teknis di kementerian.
Purbaya pun merespons pernyataan itu keesokan harinya. Dalam kunjungan ke Kudus, ia menyatakan terbuka untuk meninjau ulang angka yang ia sampaikan.
“Mungkin Pak Bahlil betul angkanya. Saya sedang pelajari. Tapi secara substansi, besarannya pasti mirip-mirip, karena uangnya itu-itu saja,” jelasnya, Jumat (3/10/2025).
Ketegangan berikutnya terjadi terkait anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya menegaskan bahwa anggaran MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober akan dipotong dan dialihkan ke program bantuan beras 10 kilogram.
“Kalau tidak menyerap, ya kita potong. Uangnya bisa dipakai untuk program lain yang lebih siap,” tegasnya di Monas, Minggu (5/10/2025).
Pernyataan itu merespons permintaan Luhut agar anggaran MBG tidak ditarik. Dalam konferensi pers dua hari sebelumnya, Luhut mengimbau Kemenkeu untuk memberi ruang agar serapan anggaran bisa meningkat hingga akhir tahun.
“Menteri Keuangan tidak perlu ngambil-ngambil anggaran yang belum terserap,” ujar Luhut, Jumat (3/10/2025).
Ia menyebut perputaran dana di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga awal Oktober, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp18,63 triliun atau 37 persen dari target penerima manfaat.
Di tengah dinamika itu, nama Purbaya justru makin dikenal publik. Gaya komunikasinya yang blak-blakan dan penyampaian data yang lugas menjadikannya sorotan di media sosial maupun forum diskusi publik.
Pengamat politik Hendri Satrio menyebut Purbaya sebagai fenomena baru dalam kabinet Prabowo. Meski belum bisa dinilai dari keberhasilan kebijakan, gaya komunikasinya dinilai ampuh membangun persepsi positif terhadap pemerintah.
“Dia tampil seperti koboi, blak-blakan, penuh data, dan berani. Media suka, rakyat suka, medsos juga riuh. Tapi kita belum tahu seberapa jauh efektivitas kebijakannya,” kata Hendri dalam acara Indonesia Lawyers Club, Kamis (9/10/2025).
Hendri menyebut Purbaya sebagai “media darling”, hal yang jarang terjadi bagi seorang Menteri Keuangan. Ia juga mengingatkan bahwa pada akhirnya, publik akan menilai dari hasil nyata di lapangan.
“Mungkin suatu saat Purbaya komentar juga soal timnas sepak bola, dan bisa viral juga. Tapi yang pasti, sekarang ini dia sedang berada di puncak perhatian,” tutup Hendri.
Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang kontras: teknokratis tapi komunikatif, keras namun terbuka untuk koreksi. Meski menuai kontroversi, Purbaya tampaknya memilih berada di garis depan, memosisikan dirinya sebagai juru bicara fiskal yang lugas di tengah berbagai kepentingan lintas kementerian.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
