Bandung, NyaringIndonesia.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M., menyoroti lambatnya realisasi dana beasiswa santri senilai Rp10 miliar yang hingga kini baru terealisasi separuhnya, yakni sekitar Rp5 miliar.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sidkon mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran tersebut di lapangan, mengingat belum terlihat bukti konkret pemanfaatannya.
“Kalau sudah Rp5 miliar dicairkan, masyarakat berhak tahu digunakan di mana saja. Jangan sampai beasiswa santri ini hanya tercatat di atas kertas, tapi tidak berdampak nyata,” ujar Sidkon di Bandung, Selasa (11/11/2025).
Politisi PKB itu menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana hibah, termasuk program beasiswa santri. Ia meminta mitra kerja Komisi I, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) penerima hibah, segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur.
“Komisi I akan terus mengawal program ini. Jangan sampai ada penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Ini uang rakyat, jadi harus jelas output dan dampaknya,” tegasnya.
Sidkon juga mengingatkan pentingnya efisiensi belanja daerah agar setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya, ia sempat mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran sejumlah OPD mitra Komisi I yang dinilai harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan transparansi.
DPRD Jawa Barat, kata Sidkon, berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.
“Integritas dan kepercayaan publik adalah modal utama. Pengelolaan anggaran daerah harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” pungkasnya.
