Bandung Barat, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam Rapat Paripurna DPRD KBB yang membahas Nota Keuangan tentang Rancangan P-APBD 2025, Jumat (15/8/2025).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, didampingi Wakil Ketua DPRD Dadan Supardan, Hj. Pipih Supriati, dan Asep Dedi. Hadir pula Wakil Bupati Asep Ismail, Sekda Ade Zakir, anggota DPRD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Jeje menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. “Efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak memiliki output terukur, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, atau FGD,” kata Jeje.
Anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak dan vital, seperti kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan penyediaan cadangan pangan.
Dalam rancangan P-APBD 2025, Pemkab Bandung Barat menetapkan tiga fokus utama:
- Meningkatkan Pendapatan Daerah
Pemkab akan menggali sumber pendapatan baru yang realistis, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat. “Tujuannya agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan mandiri, sehingga mampu menopang pembangunan jangka panjang,” ujar Jeje. - Memperbaiki Kualitas Belanja Daerah
Belanja daerah akan difokuskan pada program yang lebih produktif dan efektif, dengan prioritas pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi, penguatan infrastruktur, dan pembangunan akses ekonomi baru di berbagai kecamatan. - Memperkuat Pembiayaan Daerah
Pemkab akan mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 secara lebih terukur untuk menghindari ketidakseimbangan dalam pembiayaan pembangunan.
“Penyesuaian ini penting agar pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan ketidakseimbangan pada neraca daerah,” tambah Jeje.
Bupati Jeje menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diambil Pemkab Bandung Barat tidak hanya bertujuan untuk menghemat belanja, tetapi juga untuk mengoptimalkan setiap rupiah yang ada agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pengalihan dana ke sektor-sektor vital, pemerintah daerah menargetkan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, ketersediaan pangan yang stabil, dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses ekonomi baru.
“Prinsipnya, setiap kebijakan efisiensi harus memberi manfaat lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” tegas Jeje.
Selain itu, Jeje juga mengingatkan bahwa masyarakat turut berperan dalam mengawal pelaksanaan P-APBD 2025. Transparansi dan pengawasan publik menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat berjalan sesuai target.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, Bupati Jeje optimistis bahwa Bandung Barat dapat memperkuat fondasi fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
