Jalan Gatot Subroto yang akan dibangun Underpass sebagai salah satu pengurai kemacetan di Kota Cimahi
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menyampaikan bahwa proses administrasi pembangunan underpass di Kota Cimahi, termasuk pola hibah bersama TNI, dipastikan masih berlangsung mengikuti aturan yang berlaku.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Adhitia Yudistira juga menyebutkan, tahapan administratif menjadi fokus utama sebelum proyek berlanjut ke tahap pembangunan fisik.
Saat ini, lanjut Adithia, pemerintah Kota Cimahi tengah menantikan dokumen resmi dari Panglima TNI sebagai bagian akhir dari proses hibah tersebut.
“Untuk urusan administrasi, termasuk hibah dengan TNI, semuanya masih berjalan sesuai ketentuan. Saat ini kami hanya menunggu surat resmi dari Panglima TNI sebagai tahapan terakhir,” kata Adhitia, Senin (06/04/26).
Adithia menambahkan, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala. Termasuk koordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi yang telah memberikan informasi perkembangan terkait standar operasional prosedur hibah.
“Kami terus berkoordinasi, termasuk dengan Pangdam III/Siliwangi, untuk memastikan seluruh tahapan ini berjalan sesuai aturan yang ditetapkan,” ujarnya.
Meski masih berada pada tahap administrasi, perkembangan rencana pembangunan underpass menunjukkan arah yang positif. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dinilai membantu mempercepat realisasi proyek tersebut.
Adhitia berharap, setelah semua tahapan administratif selesai, proses tender dapat segera dilakukan sehingga pengerjaan fisik bisa dimulai dalam waktu dekat.
“Jika seluruh proses administrasi sudah tuntas, kami yakin lelang bisa segera dilakukan dan pembangunan fisik segera dimulai,” tegasnya.
Adithia menilai kesiapan dari sisi administrasi menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan dengan baik, sehingga underpass ini nantinya mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan kelancaran mobilitas warga. (Bzo)
