BRUSSELS, NYARINGINDONESIA.COM – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) melesat jauh lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah menyusun aturan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru: dunia berisiko memasuki era kekosongan kebijakan ketika teknologi AI berkembang tanpa pengawasan yang sebanding.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kekhawatiran tersebut turut menjadi perhatian serius di Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahkan mengumpulkan sejumlah pejabat senior dalam pertemuan tertutup di sebuah istana abad ke-19 di luar Brussels, Belgia, pada 4 September 2026.
Pertemuan itu digelar untuk mempersiapkan pidato mengenai prioritas Uni Eropa untuk tahun mendatang. Namun, kecerdasan buatan menjadi salah satu pembahasan utama yang menyita perhatian.
Jim Hagemann Snabe, tokoh yang ditunjuk menangani isu AI di kawasan tersebut sekaligus Ketua Siemens, memaparkan berbagai cara agar Eropa dapat memanfaatkan teknologi AI untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, menurut dua sumber yang mengetahui jalannya pertemuan, sejumlah pejabat menyampaikan kekhawatiran mengenai keamanan serta risiko yang muncul seiring semakin canggihnya AI.
Sejak pertemuan tersebut, Von der Leyen bersama para komisarisnya masih mempertimbangkan langkah yang tepat untuk menghadapi teknologi yang berubah dalam kecepatan luar biasa.
Dilema yang muncul tidak sederhana. Di satu sisi, pemerintah dituntut memperketat regulasi untuk mengantisipasi risiko AI. Namun di sisi lain, aturan yang terlalu ketat dikhawatirkan justru menghambat inovasi dan melemahkan daya saing ekonomi jika negara lain memilih pendekatan berbeda.
Belum ada keputusan final mengenai arah kebijakan tersebut. Para pemimpin Eropa dijadwalkan kembali membahas persoalan AI dalam pertemuan lanjutan tahun ini.
“AI membawa keseimbangan antara berbagai peluang dan risiko,” ujar Von der Leyen dalam pidato kenegaraannya pada 16 September.
Menurutnya, potensi besar AI tidak akan dapat dimaksimalkan apabila risiko yang menyertainya tidak terlebih dahulu ditangani.
Pemerintah Berpacu dengan Teknologi
Persoalan yang dihadapi Uni Eropa bukanlah kasus tunggal. Di berbagai belahan dunia, pemerintah menghadapi masalah serupa: teknologi AI berkembang lebih cepat daripada kemampuan birokrasi dan lembaga legislatif dalam meresponsnya.
Sejumlah aturan yang baru disahkan beberapa tahun lalu mulai dianggap tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan model AI terbaru. Di sejumlah negara, rancangan regulasi bahkan masih tertahan tanpa pemungutan suara.
Mengutip The New York Times, Senin (28/9/2026), berdasarkan wawancara dengan lebih dari 20 pembuat kebijakan, pakar teknologi, dan ahli kebijakan, perkembangan AI telah memperlebar kesenjangan antara kemajuan teknologi dan proses pembuatan kebijakan.
Pemerintah menghadapi dilema antara keinginan memanfaatkan AI untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul.
Persoalan tersebut semakin rumit akibat dinamika politik dalam negeri, keterbatasan pemahaman teknis, ketegangan geopolitik, serta kekhawatiran kehilangan posisi dalam perlombaan teknologi yang berpotensi menentukan kekuatan ekonomi dan keamanan nasional dalam beberapa dekade mendatang.
AS dan China Jadi Acuan
Banyak negara kini menunggu arah kebijakan dari dua kekuatan utama AI dunia, Amerika Serikat dan China.
Di Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Donald Trump masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai seberapa jauh pemerintah harus mengatur pengembangan AI.
Trump berulang kali menekankan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan membuat Amerika Serikat kehilangan keunggulan dalam persaingan teknologi dengan China.
China mengambil pendekatan yang berbeda. Beijing telah menerapkan sejumlah aturan untuk mengatur AI, terutama terkait konten dan layanan chatbot. Namun, pada saat yang sama, pemerintah China tetap mendorong pengembangan teknologi tersebut secara agresif.
Situasi itu menunjukkan betapa rumitnya upaya membangun standar global AI. Negara-negara ingin mengendalikan risikonya, tetapi juga tidak ingin menjadi pihak yang tertinggal dalam perlombaan teknologi.
Kekosongan Aturan dan Risiko AI
Sean Ó Heigeartaigh, Direktur Program AI: Futures and Responsibility di University of Cambridge sekaligus anggota dewan penasihat Uni Eropa untuk urusan AI, mengatakan tidak ada negara yang benar-benar memiliki formula sempurna untuk menghadapi perkembangan AI.
“Ada anggapan bahwa ada pihak yang bertindak bijak dan dewasa dalam menangani masalah ini, padahal kenyataannya tidak ada sosok seperti itu di sini,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut justru menjadi salah satu sumber kekhawatiran terbesar.
Kekosongan kebijakan membuat perusahaan teknologi AI memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan pengawasan internal terhadap pengembangan teknologinya sendiri.
Perusahaan seperti Anthropic dan OpenAI menjadi bagian dari situasi tersebut. Sementara itu, Uni Eropa sebenarnya telah mengesahkan AI Act pada 2024, tetapi penerapannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga memunculkan perdebatan apakah aturan tersebut masih cukup relevan menghadapi model AI generasi terbaru.
Di luar Eropa, sejumlah negara seperti India, Jepang, Australia, Kanada, dan Kenya cenderung mengambil pendekatan yang lebih longgar atau memilih mengamati perkembangan terlebih dahulu. Brasil, sementara itu, masih memperdebatkan rancangan regulasi AI yang lebih komprehensif.
Seruan Pengawasan Makin Kuat
Tekanan agar pemerintah mengambil langkah lebih tegas juga semakin besar.
Para pemimpin Anthropic, OpenAI, dan Google DeepMind dalam beberapa kesempatan menyerukan peningkatan pengawasan terhadap pengembangan model AI paling canggih, termasuk gagasan untuk memperlambat pengembangannya dalam kondisi tertentu.
Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan dampak ekonomi atau perubahan dunia kerja.
Sejumlah peneliti telah memaparkan skenario mengenai kemungkinan munculnya self-improving AI, yakni sistem AI yang mampu meningkatkan kemampuannya sendiri secara signifikan.
Jika perkembangan tersebut tidak diimbangi mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai, para peneliti memperingatkan adanya potensi risiko serius.
Pada akhirnya, pemerintah di berbagai negara menghadapi pertanyaan yang sama: seberapa cepat aturan harus bergerak ketika teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada proses pembuatannya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut belum ditemukan. Namun satu hal semakin jelas, perlombaan AI bukan lagi sekadar persaingan teknologi antarperusahaan, melainkan telah menjadi persoalan kebijakan, ekonomi, keamanan, dan geopolitik yang membutuhkan respons pemerintah secara bersamaan.
