Bedah Kritik The Economist, Pakar Nilai Indonesia Hadapi Sinyal Bahaya Tata Kelola
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM — Sejumlah ekonom, akademisi, dan peneliti berkumpul dalam forum diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist. Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar oleh Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (23/5/2026).
Diskusi yang berlangsung secara hibrida tersebut membedah dua artikel majalah The Economist yang terbit pada pertengahan Mei 2026, yakni Indonesia on a Risky Path dan Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.
Kedua artikel itu mengkritisi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan kampus harus menjadi ruang terbuka bagi diskusi ilmiah yang berbasis data dan bukti empiris.
“Paramadina merupakan rumah akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Semua yang dibahas harus memiliki dasar akademik, berbasis data, teori, dan evidence based policy,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dipahami sebagai peringatan serius mengenai kondisi tata kelola pemerintahan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, persoalan utama yang disorot bukan hanya ekonomi atau politik semata, tetapi semakin lebarnya jarak antara otoritas pemerintahan dengan legitimasi publik.
“Inti dari seluruh kritik tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik. Karena itu yang harus dilakukan adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi,” kata Sudirman.
Pandangan kritis juga disampaikan ekonom Universitas Indonesia, Moh. Ikhsan. Ia menegaskan Indonesia memang belum berada di ambang krisis, namun sejumlah indikator yang muncul saat ini memiliki kemiripan dengan gejala yang pernah mendahului krisis ekonomi 1997–1998.
“Indonesia belum di tepi jurang, tetapi sejarah sedang memberi peringatan. Ada sejumlah sinyal yang perlu diwaspadai,” ujarnya.
Ikhsan menyebut beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian antara lain melemahnya kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, berkurangnya independensi lembaga negara, hingga ekspansi fiskal yang tidak diimbangi disiplin pendapatan negara.
Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif lebih kuat dibandingkan kondisi menjelang krisis 1998.
Dalam kesempatan yang sama, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sebagian besar kritik yang disampaikan The Economist memiliki dasar yang cukup kuat, khususnya terkait tata kelola ekonomi, independensi bank sentral, iklim investasi, serta pola pengambilan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat proses perencanaan sebelum menjalankan program-program besar agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masa depan.
“Setiap kebijakan besar harus diawali dengan kajian, analisis dampak, uji coba, lalu dilaksanakan secara bertahap. Bukan sebaliknya,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kritik dari lembaga internasional tidak selalu dipandang sebagai serangan politik, melainkan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Sementara itu, peneliti senior BRIN, R. Siti Zuhro, menyebut laporan The Economist sebagai alarm yang perlu disikapi secara dewasa dan proporsional.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, sentralisasi kekuasaan, serta berkurangnya kualitas partisipasi publik dalam demokrasi.
“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi sedang mengalami erosi secara perlahan. Secara formal masih berjalan, namun kualitas pengawasan dan partisipasi publik mengalami penurunan,” ujarnya.
Meski demikian, para pembicara sepakat bahwa Indonesia belum berada dalam kondisi krisis. Namun tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola ekonomi, politik, dan institusi negara, berbagai risiko yang diperingatkan sejumlah pihak dapat menjadi tantangan nyata di masa mendatang.
Forum tersebut menekankan pentingnya memperkuat institusi demokrasi, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.
