CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Harapan akan hunian yang layak masih menjadi impian bagi sebagian warga di Kota Cimahi. Atap rumah yang bocor saat hujan, lantai yang belum berkeramik, hingga dinding yang mulai rapuh masih menjadi potret keseharian di beberapa wilayah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kondisi inilah yang membuat berbagai aspirasi masyarakat terus disuarakan melalui anggota DPRD Kota Cimahi.
Sejumlah aspirasi warga tersebut kini telah diajukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang bersumber dari berbagai daerah pemilihan di Kota Cimahi. Pada tahun 2025, seluruh usulan pokir tersebut bahkan telah masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) online, sehingga diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kota Cimahi.
Anggota dewan, dari Partai Demokrat Kota Cimahi, Iwan Setiawan menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong pembangunan kota sekaligus membantu mewujudkan visi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.
“Namun di tengah banyaknya program pembangunan yang direncanakan, pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan berbagai kebijakan agar tak terjadi tumpang tindih. Salah satunya dengan program PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) yang memiliki alokasi anggaran sekitar Rp19 juta per RT.” tegas Iwan Setiawan saat Reses di Rumah Aspirasi, Kelurahan Citeureup, Cimahi Utara. Rabu (11/03/26).
Ia menilai, sinkronisasi antara program pemerintah dan pokir dewan sangat penting. Jika terdapat program yang sama di wilayah yang sama, maka salah satunya berpotensi dicoret. Hal ini dikhawatirkan justru menghambat aspirasi masyarakat yang sudah lama disampaikan.
“Kalau ada program yang sama di satu wilayah, tentu salah satunya harus dikorbankan. Jangan sampai aspirasi masyarakat justru terhambat karena tumpang tindih program,” ujarnya.
Karena itu, peran Bappeda dinilai sangat penting dalam memetakan usulan yang muncul baik dari Musrenbang maupun pokir DPRD. Dengan koordinasi yang baik bersama dinas-dinas terkait, program yang memiliki kesamaan bisa dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Adapun salah satu program yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan masyarakat saat ini adalah program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Program ini menyasar perbaikan rumah warga dengan konsep ALADIN, yakni perbaikan Atap, Lantai, dan Dinding.
” Bagi sebagian warga, bantuan rutilahu bukan sekadar pembangunan fisik rumah, namun juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga mereka. Rumah yang sebelumnya bocor saat hujan atau berdinding rapuh perlahan dapat berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak.” tambahnya.
Namun demikian, program ini diharapkan benar-benar tepat sasaran. Rumah yang masih dalam kondisi baik seharusnya tidak dipaksakan menerima bantuan Rutilahu, karena tujuan utama program tersebut adalah membantu warga yang benar-benar tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Menurutnya, melalui pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, berbagai program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata.
“Bagi banyak keluarga di Cimahi, harapan sederhana untuk memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang lebih baik menjadi alasan mengapa setiap aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan.” pungkasnya. (Bzo).
