BANDUNG, NyaringIndonesia.com – Guna mengatasi berbagai hambatan struktural yang membelit selama bertahun-tahun, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dinilai perlu menyiapkan langkah pembenahan yang lebih menyeluruh agar mampu berkembang secara maksimal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Saat ini, Komisi VII DPR RI tengah merumuskan gagasan Panca Daya Saing Industri, sebuah kerangka yang dirancang untuk memperkuat fondasi sektor industri nasional.
Konsep ini disusun bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daya Saing Industri yang diharapkan menjadi payung hukum bagi perbaikan ekosistem industri di berbagai bidang.
Penjelasan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, dalam kunjungan kerja spesifik ke PT DI di Bandung, Senin (08/12/25).
“Rancangan regulasi ini ke depan diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi pelaku industri, termasuk industri kedirgantaraan di PT Dirgantara Indonesia,” ujarnya.
Hendry menegaskan bahwa perumusan kebijakan tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, melainkan harus diwujudkan menjadi langkah konkret yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha.
Ia menjelaskan bahwa Komisi VII telah melakukan berbagai kunjungan ke beragam kawasan industri, mulai dari industri baja, otomotif, hingga sektor kemaritiman. Kunjungan ke PT DI, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemetaan menyeluruh atas persoalan industri nasional yang ternyata banyak menunjukkan pola masalah serupa.
Salah satu persoalan yang paling sering ditemui, kata Hendry, adalah terkait pendanaan dan regulasi yang belum memberi ruang bagi peningkatan daya saing.
Ia menyebut sejumlah aturan yang justru memperlambat perkembangan industri dalam negeri. Karena itu, pembenahan dan penyelarasan regulasi akan menjadi fokus utama dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.
Tak hanya perbaikan regulasi, Hendry menilai kolaborasi antarsektor mutlak dibutuhkan. Penguatan industri tidak hanya menjadi tugas Komisi VII yang membidangi perindustrian, tetapi juga melibatkan komisi lain yang menaungi sektor keuangan, ekonomi kreatif, UMKM, hingga perencanaan pembangunan nasional.
“Keterlibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan kementerian teknis lainnya sangat penting agar kebijakan industrialisasi berjalan searah, mulai dari perizinan, penataan ruang, hingga strategi perdagangan dan investasi,” bebernya.
Usai kunjungan, Komisi VII akan melanjutkan pembahasan dengan kementerian terkait. DPR juga merencanakan rapat lintas komisi untuk memastikan RUU Kawasan Industri dan RUU Daya Saing Industri dapat dirumuskan secara utuh dan terpadu.
Hendry berharap PT DI mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas hasil, produktivitas, hingga kinerja keuangan. Ia menegaskan bahwa industri strategis tidak seharusnya terus dibebani isu kerugian sebagaimana yang dialami sebagian BUMN.
Lebih jauh, ia memastikan bahwa Komisi VII DPR RI siap menjadi penghubung lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan persoalan daya saing industri nasional.
“Kami berharap agenda penguatan sektor industri, termasuk industri dirgantara, dapat menjadi pilar penting arah pembangunan pemerintahan mendatang.” harapnya.
Adapun kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi perusahaan sekaligus menggali berbagai kendala yang selama ini menghambat perkembangan industri kedirgantaraan nasional.
Hendry menuturkan bahwa Komisi VII ingin memperoleh gambaran utuh mengenai tantangan yang dihadapi PT DI.
“Informasi yang dipaparkan manajemen PT DI membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk merumuskan langkah strategis, terutama terkait kebutuhan pendanaan dan dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan industri dirgantara,” katanya.
” Kami rasa dukungan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, berperan penting dalam memperkuat sektor pertahanan dan industri strategis nasional.” sambungnya.
