Status Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah penyangga Bandung Raya membuat arus mobilitas penduduk berlangsung sangat dinamis.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Status Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah penyangga Bandung Raya membuat arus mobilitas penduduk berlangsung sangat dinamis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung menjadikan Cimahi tidak hanya sebagai kawasan hunian, tetapi juga tujuan bekerja, menempuh pendidikan, hingga menjalankan aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya lalu lintas perpindahan penduduk yang harus diimbangi dengan sistem administrasi kependudukan yang akurat dan responsif.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Tri Lospala Candra, mengatakan tingginya mobilitas masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan administrasi kependudukan.
“Setiap perubahan data, baik akibat kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk, harus segera tercatat agar basis data kependudukan tetap mutakhir.” kata Tri Lospala saat dihubungi lewat seluler. Rabu (08/07/26).
Menurut Tri, dinamika perpindahan penduduk yang terjadi di wilayah penyangga Bandung Raya turut meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
“Karena itu, kami terus memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan validitas data sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.” tandasnya.
Berdasarkan catatan Disdukcapil Kota Cimahi, sepanjang 2025 terdapat 5.130 penduduk yang datang ke Kota Cimahi, sedangkan 6.396 penduduk tercatat pindah ke luar daerah.
“Pada 2024, jumlah penduduk yang datang mencapai 6.042 orang, sementara 6.553 orang pindah keluar. Dan pada 2023, sebanyak 6.239 penduduk datang dan 6.530 penduduk keluar dari Kota Cimahi.” sebutnya.
Meski angka perpindahan penduduk cukup tinggi, pertumbuhan jumlah penduduk Kota Cimahi masih lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan alami atau angka kelahiran.
” Untuk itu, pembaruan data kependudukan harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan tetap berjalan efektif.” tutupnya (Bzo)
