CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Meski anggaran untuk bidang sanitasi tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Cimahi tetap berkomitmen meningkatkan kualitas sanitasi di wilayahnya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pada tahun anggaran 2025, Kota Cimahi menerima bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat sebesar Rp 7,1 miliar untuk sektor sanitasi.
Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, Wali Kota Cimahi bersama Wakil Wali Kota Cimahi berencana menambahkan anggaran sanitasi melalui hasil implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 terkait efisiensi anggaran.
“Kedepannya, kita akan membahas roadmap terkait penuntasan masalah kekumuhan dan sanitasi di lingkungan,” ujar Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, usai menghadiri Sosialisasi Tingkat Kota DAK Fisik Sanitasi Tahun Anggaran 2025 di Aula Gedung B, Rabu (26/3/2025).
Berdasarkan data, terdapat sekitar 121.000 rumah di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, 21.000 rumah belum memenuhi standar sanitasi yang layak, seperti tidak memiliki septictank atau masih membuang limbah domestik langsung ke sungai atau saluran terbuka.
“Dana bantuan sanitasi ini akan kami rumuskan dalam perubahan anggaran. Masih ada peluang untuk menambah alokasi dari APBD guna memenuhi kebutuhan sanitasi di masyarakat,” tambah Adhitia.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, menyampaikan bahwa kondisi ini dapat berdampak serius pada lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak segera ditangani.
“Masih ada sekitar 21.000 rumah yang membuang limbah domestik langsung ke sungai atau saluran air. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berdampak buruk pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, bahkan berpotensi meningkatkan kasus stunting,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, Pemerintah Kota Cimahi akan mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 1,9 miliar, sehingga total anggaran untuk program sanitasi tahun 2025 mencapai Rp 9 miliar.
“Kami akan berusaha menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) seperti Bank BJB dan BRI. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan tambahan anggaran dari sumber lain,” lanjut Endang.
Pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas sanitasi di 800 rumah selama tahun 2025 di 14 kelurahan di Kota Cimahi. Prosesnya akan dimulai dari survei lapangan untuk memastikan calon penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria.
“Target kami di akhir tahun 2025, seluruh program ini bisa selesai. Namun, dari total 21.000 rumah yang bermasalah, tahun ini baru 800 unit yang bisa kami tangani. Masih ada pekerjaan rumah (PR) sekitar 19.000 unit lagi,” ungkap Endang.
Endang juga menekankan bahwa keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memadai untuk membangun septictank secara mandiri. Terkadang kendala bukan hanya soal biaya, tapi juga kebiasaan. Banyak rumah di pinggir sungai yang sebenarnya mampu membangun septictank, tapi karena kebiasaan membuang limbah ke sungai, jadi diteruskan,” tegasnya.
Pemerintah berharap melalui kombinasi anggaran pemerintah dan dukungan dari sektor swasta, permasalahan sanitasi di Kota Cimahi bisa ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Bzo)
