JAKARTA, NyaringIndonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong Reformasi Birokrasi (RB) yang berdampak nyata. Sejak 2010, indeks RB kementerian ini konsisten mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,16 poin tiap tahunnya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tak sekadar soal capaian angka, reformasi ini diyakini membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan pegawai.
“Indeks ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Jika target tercapai, maka akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan yang dibawa pulang oleh pegawai,” ujar Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB di Jakarta, Selasa (15/07/25).
Capaian indeks RB ATR/BPN dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan: 76,58% pada 2022, meningkat menjadi 78,75% di 2023, dan mencapai 84,02% di tahun 2024. Pada tahun 2025, target ambisius sebesar 90% pun telah ditetapkan.
Namun Pudji menekankan, keberhasilan tersebut tidak bisa diraih secara individu. “Reformasi birokrasi adalah kerja kolektif. Setiap unit kerja harus saling bersinergi agar tujuan besar ini dapat diwujudkan,” tegasnya.
Mengacu pada roadmap nasional Kementerian PAN-RB, sistem evaluasi RB kini semakin komprehensif dengan adanya dua komponen penilaian baru sejak 2020, yakni aspek general dan tematik. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, yang mengajak seluruh jajaran untuk mulai menyusun program berbasis RB tematik.
“Kalau kita sudah punya draft roadmap dan program kerja RB tematik, proses akan jauh lebih mudah dan terarah,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menyatakan bahwa penyesuaian atas sistem penilaian telah dilakukan melalui terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023.
“Regulasi ini menjadi landasan penting dalam memastikan arah reformasi birokrasi ATR/BPN berjalan selaras dengan agenda nasional, lebih adaptif, serta berdampak langsung terhadap pelayanan publik.” pungkasnya.
