JAKARTA, NyaringIndonesia.com – Meski terdapat perbedaan metode antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam menentukan awal Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Agama meminta agar tak terjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Perbedaan tersebut justru dinilai sebagai kekuatan, mengingat keberagaman yang dimiliki Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menjelang sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/02/26). Ia menegaskan pemerintah tak dapat memaksakan metode yang digunakan kepada Muhammadiyah, karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Ini menyangkut masalah penafsiran, setiap orang memiliki hak untuk menafsirkan agamanya masing-masing sepanjang tak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam penentuan awal Ramadan sudah terjadi sejak lama. Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sementara kalangan non-Muhammadiyah, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan lainnya, menggunakan metode rukyat.
“Perbedaan kita dengan Muhammadiyah adalah mereka menggunakan hisab sebagai informasi dan rukyat sebagai konfirmasi. Sebaliknya, non-Muhammadiyah menggunakan rukyat sebagai informasi dan hisab sebagai konfirmasi. Jadi, keduanya sama-sama menggunakan hisab,” jelasnya.
Nasaruddin menambahkan, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan justru memperkuat persatuan bangsa. Ia menilai Indonesia telah berpengalaman dalam menghadapi berbagai perbedaan dan tetap tangguh hingga saat ini.
“Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Seperti kemarin Natal dirayakan bersama, hari ini Imlek bersama. Semua bersatu merayakan. Hal inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan langkah menjaga keharmonisan di tengah perbedaan merupakan bagian dari upaya menciptakan kebersamaan dalam keberagaman.
“Untuk itu, mari kita jaga keberagaman yang kita miliki sebagai bagian dari ciri khas bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Bzo)
