Bareskrim Sita 11 Ponsel dan 4 Flashdisk dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Nama Listyo Sigit Terseret

1793752260504

JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM  – Dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon penting di lingkungan pemerintahan, politik, hingga kalangan pengusaha memasuki babak baru. Bareskrim Polri menyita belasan perangkat elektronik setelah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Barang bukti yang diamankan penyidik terdiri dari 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk. Seluruh perangkat tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghilangan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti dalam perkara tersebut.

“Kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yaitu berupa ponsel sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, kemudian flashdisk 4 buah,” kata Asep di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal atau illegal tapping terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Menurut Asep, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam rentang 2025 hingga 2026, ketika Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.

Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan di lingkungan Polri.

Dalam praktiknya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian diduga menjadi sasaran penyadapan, meskipun tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Persoalan semakin berkembang ketika pada Oktober 2026, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.

“Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut,” ungkap Asep.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut. Laporan polisi resmi dibuat pada 30 Oktober 2026.

Sebelum menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli untuk mendalami perkara.

Penyidik menerapkan sejumlah pasal berlapis terhadap para tersangka, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan tersebut mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, maupun mencatat transmisi informasi elektronik yang bersifat tidak publik secara melawan hukum. Pelanggaran pasal tersebut memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, ketiganya juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Penyidik turut menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait dugaan tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik tanpa hak.

Untuk pelanggaran ketentuan tersebut, ancaman pidananya mencapai delapan tahun penjara.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar kalangan pejabat negara, tetapi juga menyentuh sejumlah kelompok strategis, mulai dari tokoh politik hingga insan media dan pengusaha. Penyidikan Bareskrim selanjutnya akan menentukan sejauh mana keterlibatan masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.