Bawaslu Jabar: Ridwan Kamil Tidak Terbukti Langgar Aturan Pemilu dalam Kegiatan di BPD Tasikmalaya

Bawaslu
Bawaslu Jabar Ridwan Kamil Tidak Terbukti Langgar Aturan Pemilu dalam Kegiatan di BPD Tasikmalaya

BANDUNG, Nyaringindonesia.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jabar, Ridwan Kamil, tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dalam kegiatan yang dihadirinya di acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Keputusan ini diambil setelah Bawaslu Jabar melakukan serangkaian proses, termasuk meminta keterangan pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, mengumpulkan bukti-bukti pendukung, serta mendapatkan pendapat ahli pidana Pemilu dan KPU Jabar.

Bawaslu Jabar juga mempertimbangkan pendapat dari Kepolisian Daerah Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jabar.

Muamarullah, Kordiv Humas dan Datin Bawaslu Jabar, mengungkapkan bahwa tidak terbukti adanya pembuktian terkait dakwaan kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil.

Menurutnya, pasal-pasal yang diduga dilanggar, seperti Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j, dan Pasal 493 juncto Pasal 280 ayat (2) huruf j, tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

“Awalnya, pasal-pasal yang diduga dilanggar Ridwan Kamil dalam laporan ke Bawaslu Jabar adalah Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j, dan Pasal 493 juncto Pasal 280 ayat (2) huruf j,” kata Muamarullah.

Meskipun unsur dalam ketentuan tindak pidana Pemilu tidak terpenuhi, Bawaslu Jabar tetap akan menelusuri lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dalam perkara tersebut.

Muamarullah menyatakan, “Kalau bisa kita jadikan temuan baru, kita jadikan temuan dengan sasaran lain.”

Sebelumnya, pelaporan terhadap Ridwan Kamil dilakukan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jabar dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia.

Dalam pelaporan tersebut, Ridwan Kamil dituduh melakukan money politic dan melibatkan BPD yang seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik.

Berita Utama

Scroll to Top