Pelaku Usaha dan Masyarakat Menanti Kepastian Regulasi dari Kementerian ESDM
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!BELITUNG, NYARINGINDONESIA.COM — PT Timah di wilayah kerja Kepulauan Belitung saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang hingga kini belum diterbitkan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul gejolak di masyarakat yang cenderung mengarah pada persepsi negatif terhadap PT Timah. Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut selama ini menjadi satu-satunya pihak yang menyerap dan membeli bijih timah dari para penambang dan mitra usaha di wilayah Belitung.
Menurut isu yang beredar, secara kemampuan operasional dan finansial, PT Timah dinilai masih mampu menyerap hasil tambang bijih timah serta melakukan pembayaran kepada para mitra.
Namun, karena belum adanya kepastian terkait RKAB 2026, PT Timah Belitung dikabarkan melakukan penghentian sementara pengiriman bijih timah dari mitra maupun perusahaan rekanan (CV).
Salah satu masayarakat penambang, yang berinisial “ON” mengaku khawatir akan menimbulkan dampak berantai hingga ke tingkat bawah.
Selain memengaruhi para mitra usaha, kebijakan penghentian pengiriman juga berpotensi berdampak pada para kolektor yang selama ini berperan membantu penyerapan bijih timah dari masyarakat. Bahkan penambang aktif di dalam Iup PT Timah SPK Mitra CV juga akan ikut merasakan.
“Jika situasi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha pertambangan, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat yang menggantungkan penghasilannya pada sektor pertimahan,” tandasnya. Rabu (03/06/2026)
Masyarakat dan pelaku usaha kini berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait RKAB 2026 agar aktivitas penyerapan dan distribusi bijih timah dapat kembali berjalan normal serta menghindari dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.
