Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi, Dewi Mulyahati, mengatakan manfaat Sensus Ekonomi lebih bersifat tidak langsung. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Kota Cimahi yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
CIMAHI, NYARINGINDONESIA.COM – Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cimahi memang tak memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun program bantuan lainnya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Namun, data yang dihimpun melalui pendataan tersebut menjadi informasi penting bagi pemerintah untuk memetakan kondisi perekonomian dan menjadi salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi, Dewi Mulyahati, mengatakan manfaat Sensus Ekonomi lebih bersifat tidak langsung. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Kota Cimahi yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
“Memang manfaatnya tak bisa secara langsung oleh masyarakat, namun pemerintah memerlukan data untuk menentukan arah kebijakan.” kata Dewi, Jumat, (28 /08/26).
Menurut Dewi, kelengkapan data sangat menentukan kualitas gambaran kondisi ekonomi suatu daerah. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pendataan menjadi penting agar informasi yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih utuh.
“Kelengkapan data tentunya sangat penting bagi kita maupun bagi perusahaan itu sendiri.” ujarnya.
Meski memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cimahi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kesulitan petugas memperoleh data dari sejumlah perusahaan besar dan lembaga keuangan menjelang batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026.
“Mungkin bagi perusahaan besar yang kantor pusatnya berada di Jakarta relatif lebih mudah dikoordinasikan karena memperoleh fasilitasi dari BPS pusat. Sementara untuk perusahaan besar yang berdiri secara mandiri di daerah masih menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.” jelasnya.
Kendala serupa juga terjadi ketika petugas berupaya mengakses sejumlah lembaga keuangan, termasuk perbankan dan perusahaan pegadaian. Data yang dibutuhkan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset belum seluruhnya dapat diperoleh secara lengkap.
“Dan kami pun menghadapi kendala, terutama saat akan memasuki perusahaan, atau lembaga yang cukup besar. seperti bank dan gadai. Susah sekali mendapatkan data dari mereka.” ungkap Dewi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna membantu petugas mendapatkan akses kepada sasaran sensus. Dukungan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Cimahi, kepolisian, TNI, hingga Pusdikpom.
BPS juga masih berupaya mengejar data yang belum diperoleh sebelum masa pendataan berakhir. Dewi mengatakan ketidaklengkapan data dari perusahaan besar maupun lembaga keuangan dapat memengaruhi gambaran struktur ekonomi Kota Cimahi.
“Meski menyisakan satu hari ini, kita akan usahakan untuk mendapatkann data – data dari merela” ucapnya.
Masyarakat yang belum mendapatkan kunjungan petugas masih dapat mengikuti pendataan secara mandiri dengan mendatangi kantor BPS Kota Cimahi. Upaya tersebut dilakukan agar cakupan pendataan semakin lengkap dan tidak ada masyarakat maupun pelaku usaha yang terlewat.
BPS menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 bukan merupakan program bantuan langsung. Manfaatnya baru dapat dirasakan secara tidak langsung melalui pemanfaatan data sebagai bahan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pembangunan di masa mendatang.
“Semakin lengkap data yang diperoleh pemerintah, diharapkan memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai potensi, struktur, serta kondisi perekonomian Kota Cimahi sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.” pungkasnya. (Bzo)
