Bupati Wajib Evaluasi Kinerja Kalak BPBD SBB Agar Lebih Tanggap

Data gempa dari BMKG

Amalatu, NyaringIndonesia.com – Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, serta menjamin pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. BPBD memiliki peran penting dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Gempa bumi yang terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Amalatu sejak awal Juni hingga saat ini telah menyebabkan kerusakan rumah warga dan berdampak signifikan terhadap masyarakat.

Namun, BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai masih kurang tanggap dan cenderung abai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disampaikan oleh Asnawi Patty, seorang aktivis dari LSM KOMPAS asal Negeri Latu.

“Melihat perkembangan informasi terkait bencana yang saat ini terjadi di Negeri Latu dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Amalatu, sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya keterlibatan BPBD Kabupaten SBB sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pantauan media serta fakta di lapangan, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai penetapan status bencana maupun informasi perkembangan situasi dan sumber bencana secara rinci,” ujar Asnawi Patty.

Ia melanjutkan, “Seharusnya kehadiran BPBD dibutuhkan sejak awal untuk memberikan sosialisasi mengenai status dan situasi wilayah rawan bencana. Namun, faktanya di lapangan, tidak terlihat adanya pergerakan. Hal serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pun BPBD mengklaim bahwa ada petugas yang turun untuk melakukan pendataan, maka perlu dipertanyakan, apakah tugas BPBD hanya muncul saat bencana telah terjadi? Bagaimana dengan tanggung jawab untuk sosialisasi, navigasi, dan penetapan jalur evakuasi? Apakah itu bukan kewajiban mereka?”

Saat ini, masyarakat berada dalam situasi membingungkan akibat minimnya informasi resmi dari BMKG maupun BPBD. Sebagian besar warga hanya mengandalkan informasi dari internet atau kabar simpang siur di masyarakat.

“Seharusnya pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BMKG dan BPBD sudah melakukan deteksi dini terhadap wilayah rawan gempa, dilanjutkan dengan sosialisasi dan penetapan jalur evakuasi. Namun yang terjadi saat ini, masyarakat hanya berspekulasi berdasarkan informasi yang tidak jelas validitasnya karena tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah,” tegas Asnawi.

Ia juga mendesak agar Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPBD serta menginstruksikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran lembaga tersebut.

“Bupati harus mengevaluasi kinerja Kepala Pelakasana BPBD. Jika kehadirannya hanya sebatas mengumpulkan data, sementara tugas lainnya diabaikan, maka ini merupakan bentuk kelalaian. Mereka difasilitasi oleh negara dan daerah, jadi harus bertanggung jawab. Situasi seperti ini sudah berulang kali terjadi. BPBD hanya muncul untuk pendataan tanpa ada upaya sosialisasi atau penanganan pasca-bencana, termasuk pemulihan trauma. Bupati harus bersikap tegas dan memastikan BPBD bekerja secara nyata, bukan sekadar menjadi lembaga tanpa fungsi,”.

“Harapan kami, Pemda harus bergerak cepat bukan menunggu korban terlebih dahulu baru bertindak.” Tutupnya.

Sementara, Yusuf Elly Ketua Umum PB-IPMAL Periode 2019-2020 menyebutkan bahwa
gempa yang terjadi telah membuat 100 kerusakan rumah di Desa Latu.

“Sebanyak kurang lebih 100 rumah warga latu mengalamai keretakan dan eurusakan rumah akibat dari gempa tersebut. Namun, kesiapan daerah dalam merespons peringatan dini masih perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat setempat.” ujar Yusuf Elly.

Menurutnya, peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata. Kecepatan dan kesiapan merespons peringatan dini pasca gempa sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

Masyarakat tentu membutuhkan informasi dan keterangan ril dan resmi terkait status sumber gempa yang berpusat di Kecamatan Amalatu, hal ini di pandang perlu demi menciptakan kondisi aman dan nyaman serta pemahaman terkait mitigasi gempa di tengah

” Tapi untungnya masyarakat pesisir punya cara-cara tersendiri yang sudah mengakar dalam mengamankan diri saat Gempa,” tutupnya.

Berita Utama