CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Kota Cimahi kembali mencatat prestasi membanggakan dalam bidang tata kelola keuangan. Cimahi meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Transfer ke Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Soekarno, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat. Kamis (17/07/25).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Cimahi dinobatkan sebagai peringkat pertama nasional dalam kategori Kinerja Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2024, serta menempati posisi kedua untuk Penilaian Kinerja Debitur Terbaik Tahun Anggaran 2024 dalam kategori Pinjaman Pemerintah Daerah.
Penghargaan atas kemandirian fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan Kota Cimahi dalam mengelola keuangan secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Sementara itu, penghargaan sebagai debitur terbaik diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi, atas kinerja Pemkot Cimahi dalam memenuhi kewajiban pinjaman secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator ketepatan angsuran, kesesuaian nilai pembayaran, rekonsiliasi rutin, serta akurasi pelaporan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, yang hadir mewakili pemerintah kota, menyampaikan apresiasi atas capaian ini. “Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, yang dipandu oleh arahan pimpinan untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa prestasi ini akan menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam tata kelola keuangan, demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal.
Penghargaan dari Kementerian Keuangan ini sekaligus mempertegas komitmen Kota Cimahi dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat reformasi pengelolaan keuangan nasional.
