Meski didesak ribuan warga dan pekerja tambang, Pemprov Jawa Barat masih memprioritaskan keselamatan masyarakat serta dampak kemacetan dan kerusakan jalur di kawasan Bogor Barat.
BANDUNG, NYARINGINDONESIA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi tuntutan pembukaan kembali aktivitas tambang di kawasan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Aspirasi tersebut disuarakan ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Tegar Beriman pada Senin (4/5/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam aksi tersebut, massa meminta agar aktivitas tambang kembali diizinkan beroperasi karena menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat di wilayah tersebut. Aspirasi warga diterima langsung oleh Rudy Susmanto.
Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat memenuhi tuntutan tersebut. Penutupan tambang yang dilakukan sekitar tujuh bulan lalu disebut didasari berbagai pertimbangan, terutama keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar jalur tambang.
Menurut Dedi, aktivitas kendaraan tambang selama ini menimbulkan banyak keluhan dari warga Parung Panjang dan sekitarnya. Ia menyoroti dampak kemacetan panjang, tingginya risiko kecelakaan, hingga terganggunya mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, sekolah, berdagang, maupun berobat.
“Pertimbangannya adalah kalau dibuka, jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi,” ucapnya.
Ia juga menilai pembukaan kembali tambang berpotensi memunculkan konflik baru karena kendaraan tambang tetap harus melintasi jalur yang sama.
“Kalau dibuka lagi, pasti akan muncul protes baru dari masyarakat Parung Panjang,” ujarnya saat ditemui di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Selain itu, pria yang akrab disapa KDM tersebut mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Barat sebenarnya telah menawarkan solusi alternatif bagi para pekerja tambang terdampak penutupan. Salah satunya dengan membuka peluang kerja sebagai tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Dedi menjelaskan, sebagian besar pekerja tambang selama ini hanya menerima upah harian sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa perlindungan BPJS maupun jaminan ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah menawarkan pekerjaan yang dinilai lebih layak dan memiliki perlindungan kerja lebih baik.
Meski demikian, hingga saat ini pihak terkait belum menyerahkan data pekerja tambang yang akan dialihkan ke pekerjaan baru tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun masih menunggu tindak lanjut dari pihak pengelola maupun perwakilan pekerja tambang.
“Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih, gitu loh,” tutupnya.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
