Kekayaan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo disorot publik
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Di saat sejumlah daerah masih menghadapi persoalan pemadaman listrik yang menuai keluhan masyarakat, laporan harta kekayaan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, turut menjadi sorotan publik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total aset yang dimiliki Darmawan pada periode pelaporan 2025 mencapai sekitar Rp110,07 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan laporan kekayaannya beberapa tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp30,15 miliar.
Darmawan sendiri telah memimpin PLN sejak Desember 2021 setelah ditunjuk melalui keputusan pemegang saham yang diwakili Menteri BUMN. Sebelum menduduki kursi orang nomor satu di perusahaan listrik negara tersebut, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN sejak 2019.
Kepercayaan terhadap Darmawan kembali diperpanjang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 18 Juni 2026. Penunjukan kembali itu dilakukan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor kelistrikan nasional, termasuk persoalan gangguan pasokan dan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.
Dari total kekayaan yang dilaporkan, sebagian besar aset Darmawan berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah. Nilainya mencapai lebih dari Rp45 miliar dan terdiri atas properti yang diperoleh melalui hasil usaha sendiri, hibah, maupun warisan keluarga.
Beberapa aset bernilai tinggi tercatat berada di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah bidang tanah dan bangunan di Bantul, Klaten, serta Depok dengan nilai yang bervariasi.
Kenaikan nilai kekayaan tersebut menjadi perhatian publik seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan PLN. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai daerah masih melaporkan gangguan pasokan listrik dan pemadaman bergilir yang berdampak pada aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan maupun langkah perbaikan yang sedang dilakukan.
Di sisi lain, PLN menyatakan terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan keandalan jaringan, serta mempercepat transformasi perusahaan guna menghadirkan layanan yang lebih baik bagi pelanggan di seluruh Indonesia. (Gils)
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
