Diduga Melanggar Aturan PPDB, SMAN di Kota Bandung Potensi Mendapat Gugatan

Diskusi para pemerhati pendidikan dan LBH terkait pelanggaran PPDB di SMA Negeri Bandung
BANDUNG, NyaringIndonesia.com – Karena diduga ada indikasi pelanggaran terhadap Permendikbud No 1 tahun 2021 dan UU Perdata pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait PPDB online SMA Negeri Kota Bandung, sekira 700 Peserta Didik (Cadik) berpotensi menggugat sekolah yang tidak secara terbuka memberikan keterangan kuota PPDB.

Informasi tersebut terkuak setelah Tim Pembela Korban (TPK) PPDB dengan LBH Bandung yang turut disaksikan para pemerhati pendidikan melakukan diskusi, pada Selasa 20 Juni 2024, di Kantor LBH Bandung.

Menurut Koordinator TPK PPDB Dwi Soebawanto, diduga ada indikasi pengurangan kuota PPDB online atau istilahnya spelling pada setiap jalur PPDB. Sehingga berpengaruh pada jumlah persentase yang diterima.

Misalkan, katanya, SMAN A dalam PPDB online mengumumkan kuotanya hanya untuk 340 siswa. padahal jika dimaksimalkan sesuai dapodik tiap rombel 36 siswa. Maka ada 20 siswa yang dirugikan. Sementara SMAN B mengumumkan kuotanya hanya untuk 320 siswa, padahal sesuai dapodik tiap rombel bisa 36 siswa, maka ada 40 siswa yang dirugikan, sedangkan SMAN C  dalam PPDB online tertulis kuota 330 siswa jika dimaksimalkan sesuai dapodik tiap rombel 36 siswa , maka ada 30 siswa yang dirugikan.

Berdasarkan kajian Ada sekira 27 SMA Negeri di kota Bandung melakukan pengurangan kuota atau speling pada PPDB online.

“Kami akan mengecek antara kuota PPDB online dengan dapodik sekolah yang akan dikeluarkan bulan Agustus 2023 nanti. Jika ada disparitas kuota antar PPDB online dan dapodik, Fortusis akan mendampingi para orang tua siswa korban PPDB tersebut untuk melakukan gugatan hukum,” ungkap .

Dwi Soebawanto menyebut, contoh pada jalur zonasi 50% , maka jika 320 x 50 % adalah 160, sementara 360×50% adalah 180. Jadi ada 20 orang yang gagal masuk jalur zonasi karena spelling.

Sementara, menurut Dadan Sambas, penggiat TPK PPDB dari Gerakan Masyarakat Pemerhati Pendidikan Untuk Reformasi (Gemppur) bahwa pengurangan kuota yang tidak sesuai dapodik itu melanggar Permendikbud No 1 tahun 2021 pasal  28 ayat (4)  huruf d.

“Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas satu untuk SD, kelas tujuh untuk SMP, dan kelas sepuluh untuk SMA atau SMK harus sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik,” terangnya.

Sementara berdasarkan  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Bahkan, lanjut Dadan, konsekwensi bagi yang melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian.

“ Setiap siswa yang dirugikan berhak untuk menggugat  sekolah baik melalui gugatan ganti rugi sesuai KUH Perdata pasal 1365, atau gugatan PTUN atas surat keputusan penerimaan siswa baru yang dikeluarkan oleh sekolah,” ujar Dadan.

Iwan Hermawan yang juga penggiat TPK PPDB menambahkan, untuk menghindari titipan dan jual beli kursi, sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat Ridwan kepada para kepala sekolah se-Jawa Barat untuk tetap konsisten berdasarkan kuota sesuai dapodik dengan memaksimalkan kuota tiap rombel,

“Jadi sekolah akan terbebas dari gugatan orang tua calon peserta didik baru,” pungkasnya. ***

Editor : NI 1

# # # # #

Berita Utama