CIMAHI, NyaringIndonesia.com –  Koordinasi manajemen krisis kesehatan merupakan proses terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk menangani situasi darurat di bidang kesehatan secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Upaya ini penting dilakukan guna meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Moh. Dwi Hadi, menjelaskan bahwa krisis kesehatan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti wabah penyakit, bencana alam, hingga kegagalan sistem pelayanan kesehatan.
“Pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi manajemen krisis kesehatan meliputi pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, unsur keamanan, BPBD, serta organisasi profesi seperti IDI, IBI, dan PPNI. Semua sektor kesehatan di Kota Cimahi harus terlibat aktif.” ujar Dwi Hadi dalam kegiatan sosialisasi di Aula Gedung A, Rabu (14/05/25).
Menurutnya, sosialisasi koordinasi krisis kesehatan sangat penting dilakukan agar tenaga kesehatan dan sarana pendukung lainnya dapat disiapkan dengan optimal saat terjadi bencana atau situasi darurat.
” Setiap lembaga harus berperan sesuai kapasitasnya. Namun, Dinas Kesehatan memiliki posisi strategis di garda terdepan dalam merespons keadaan darurat di wilayahnya.” tambahnya.
Dwi Hadi menegaskan bahwa peran Dinas Kesehatan dalam menangani krisis kesehatan meliputi koordinasi lintas sektor, penyediaan sumber daya, pengambilan kebijakan, peningkatan komunikasi, pemantauan situasi, serta upaya pemulihan pasca-krisis.
Meski tantangan koordinasi antar-lembaga kerap muncul, ia meyakini bahwa peningkatan komunikasi terpadu akan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan saat krisis berlangsung.
” Sistem komunikasi terpadu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Dwi Hadi, diperlukan langkah strategis agar kepercayaan dan kepatuhan masyarakat tetap terjaga, terutama saat terjadi krisis akibat bencana alam.
” Kepercayaan publik sangat penting agar penanganan krisis kesehatan berjalan baik dan tidak memunculkan krisis baru.” katanya.
Usai krisis berakhir, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai efektivitas respons serta mengidentifikasi kelemahan yang ada. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan di masa mendatang.
“Biasanya kami identifikasi apa saja titik lemah selama krisis, agar bisa ditingkatkan jika situasi serupa terjadi kembali.” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat, Edi Heriyadi, menyatakan bahwa Kota Cimahi berpotensi terdampak langsung jika terjadi pergerakan Sesar Lembang. Ia menegaskan pentingnya langkah strategis dan kesiapsiagaan yang terencana.
” Salah satu aspek krusial yang perlu disiapkan adalah manajemen krisis kesehatan. Dinas Kesehatan harus mampu mengoordinasikan seluruh unsur pentahelix, pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas, untuk merespons secara terpadu.” jelas Edi.
Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan simulasi secara berkala, agar semua elemen tanggap darurat siap menghadapi krisis, mulai dari pengendalian penyakit hingga penyediaan layanan kesehatan darurat.
“Kesiapsiagaan bukan hanya soal respon cepat, tetapi juga mencakup fase pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali ke kehidupan normal.” tandasnya.
Indikator utama keberhasilan koordinasi manajemen krisis kesehatan, baik menurut Dwi Hadi maupun Edi Heriyadi, terletak pada efektivitas kinerja semua pihak selama krisis berlangsung. (Bzo)
