Disbudparpora Cimahi Susun Program Prioritas Berdampak

Disbudparpora Cimahi

CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Untuk menghasilkan program yang selaras dengan RPJMD serta visi misi kepala daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi membahas program kerja tahun 2027 dalam Forum Perangkat Daerah (FPD).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Forum tersebut tak hanya membahas program rutin, tetapi juga merumuskan program skala prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, sejumlah program tetap berjalan dengan baik.

“Selama program skala prioritas kita jalankan dengan anggaran yang ada, maka pada akhirnya outcome-nya adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Jika ada dampaknya bagi masyarakat, itulah yang kita harapkan,” ujar Ngatiyana usai menghadiri FPD Disbudparpora di Aula B, Kamis (19/02/2026).

Ia mengungkapkan, saat ini berbagai program Disbudparpora Kota Cimahi berjalan optimal, termasuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Harapan kita, budayanya dan seninya harus meningkat. Kota Cimahi tk memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga sumber daya manusianya yang harus kita genjot. Langkah ini yang tengah kita lakukan melalui Forum Perangkat Daerah hari ini,” katanya.

Dalam upaya peningkatan SDM, Ngatiyana mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya keterbatasan fasilitas olahraga, seperti Lapangan Sangkuriang.

“Lapangan sepak bolanya sudah selesai, tetapi pagarnya perlu direnovasi. Meski terkendala anggaran, hal ini harus kita tuntaskan. Mudah-mudahan ada solusi untuk mencari anggaran demi kepentingan olahraga,” ujarnya.

Selain itu, Nagtiyana juga menyoroti persoalan lahan Lapangan Krida di Cibodas, Kelurahan Utama. Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan anggaran sesuai aturan dan prosedur, termasuk melalui proses appraisal.

Namun, masih terdapat kendala karena satu pihak belum bersedia melepaskan lahannya akibat perbedaan harga.

“Kami tidak ingin melanggar aturan karena ada ketentuan appraisal. Kami tidak ingin ini menjadi permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkot Cimahi menyerahkannya pada Pengadilan Bale Bandung.

“Anggaran untuk pembebasan lahan pun telah kami siapkan guna menyelesaikan permasalahan Lapangan Krida di Cibodas.” pungkasnya. (Bzo).