CIANJUR, NyaringIndonesia.com – Untuk mengantisipasi gangguan dan potensi peretasan terhadap situs pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Cianjur berencana membentuk tim keamanan siber.
Langkah ini diambil setelah insiden peretasan yang terjadi pada situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Cianjur, Gagan Rusganda, menyatakan bahwa situs Disdukcapil sempat diretas oleh pihak tak dikenal yang berhasil menyusup melalui akses akun admin. “Menurut tim kami di Diskominfo, pelaku yang mengakses database situs diduga berhasil masuk dengan meretas akun admin, tanpa adanya aktivitas mencurigakan lainnya,” ungkap Gagan dalam wawancara bersama awak media di kantornya.
Menanggapi pertanyaan terkait akses ke database yang mungkin disusupi, Gagan menjelaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki jalur peretasan, yang memungkinkan situs tersebut digunakan untuk iklan situs judi online.
“Kami sebenarnya sudah mengikuti standar keamanan server yang berlaku. Namun, keamanan website memerlukan lapisan perlindungan tambahan pada bagian depan, berbeda dari pengamanan server yang biasanya berada di lapisan kedua atau ketiga,” tambahnya.
Gagan juga menyoroti bahwa banyak situs milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kurang memperhatikan keamanan siber.
Meskipun Diskominfo siap membantu, sebagian besar situs OPD dibuat oleh pihak ketiga, sehingga pengawasan dan pemeliharaan keamanan perlu lebih ditingkatkan. “Idealnya, operator di setiap OPD melakukan pengecekan berkala untuk memastikan situs mereka tetap aman,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan siber, Gagan mengumumkan rencana pembentukan tim “Cianjur Cyber Security Technology” atau Cianjur Siber Teknologi (Ciset) pada bulan Desember mendatang.
Tim ini akan melibatkan tenaga ahli IT dari setiap OPD yang akan dilatih untuk mengamankan situs OPD masing-masing.
“Dengan adanya tim keamanan siber ini, kami berharap Diskominfo dan perwakilan OPD dapat bekerja sama untuk memastikan setiap situs pemerintah daerah terlindungi dengan baik,” tutup Gagan.
