Disnaker Cimahi Dorong Korban PHK Manfaatkan Program PEKA 

IMG 20260818 152232
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Cimahi mendorong pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memanfaatkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) sebagai modal untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Cimahi mendorong pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memanfaatkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) sebagai modal untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Kepala Disnaker Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi, mengatakan pelatihan yang diberikan melalui program PEKA tidak boleh berhenti setelah kegiatan selesai. Peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha.

“Saya berharap pelatihan ini tak hanya selesai ketika kegiatan berakhir. Nantinya, para peserta juga diharapkan dapat mengembangkan usaha dari ilmu yang didapatkan saat pelatihan,” kata Asep saat ditemui dalam kegiatan PEKA sekaligus penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan di Ballroom MPP Cimahi, Selasa (18/08/26).

Menurut Asep, Program PEKA merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Cimahi melalui Disnaker untuk membantu pekerja terdampak PHK agar kembali memiliki sumber pendapatan.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Pemkot Cimahi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu bentuk kegiatan yang diberikan kepada peserta adalah pelatihan kewirausahaan di bidang laundry.

Asep menjelaskan, usaha laundry dipilih karena relatif fleksibel dan dapat dijalankan dari rumah maupun dengan memanfaatkan lokasi usaha lainnya.

Ia juga berharap santunan yang diterima pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dana tersebut, kata Asep, dapat dimanfaatkan sebagai modal produktif untuk memulai atau mengembangkan usaha.

“Pembekalan ilmu yang mereka terima seharusnya menjadi salah satu jalan bagi para peserta untuk menciptakan peluang usaha baru. Tidak harus menunggu lowongan pekerjaan baru,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan program, BSI juga memberikan peluang akses pembiayaan bagi peserta yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis.

Asep menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi penting, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan penerapan kebijakan efisiensi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan BSI dapat memperluas dukungan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Pelatihan kewirausahaan laundry dalam program PEKA tersebut diikuti sekitar 50 peserta. Sekitar 20 peserta di antaranya merupakan mantan pekerja Pabrik Namnam, sedangkan peserta lainnya berasal dari masyarakat serta pasangan pekerja yang turut menjadi penerima manfaat.

“Di tengah keterbatasan anggaran, masih ada upaya bersama untuk mencari solusi bagi masyarakat melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder. Harus kita apresiasi,” ungkapnya.

Asep berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk membangun usaha secara bertahap. Dengan demikian, Program PEKA tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi bagi masyarakat terdampak PHK.

“Mudah-mudahan kita bisa bangkit bersama. Mereka yang terkena PHK punya usaha sendiri dan bisa mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (Bzo)