DPD PSI Kota Cimahi menegaskan bahwa pengajuan audiensi kepada Wali Kota Cimahi merupakan bagian dari komitmen partai dalam mengawal kepentingan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi warga tersampaikan kepada pemerintah daerah
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi menegaskan bahwa pengajuan audiensi kepada Wali Kota Cimahi merupakan bagian dari komitmen partai dalam mengawal kepentingan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi warga tersampaikan kepada pemerintah daerah.
Wakil Ketua I DPD PSI Kota Cimahi, Ramli Simbolon, mengatakan langkah tersebut merupakan implementasi sikap politik PSI yang menginstruksikan seluruh pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) untuk aktif turun ke tengah masyarakat dan menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Menurut Ramli, surat permohonan audiensi yang telah disampaikan pada Pemerintah Kota Cimahi bukan sekadar inisiatif pengurus DPD, melainkan hasil penghimpunan aspirasi masyarakat melalui kader PSI di tingkat DPRT”
” Semua ini adalah sikap dan langkah politik kami yang kami arahkan kepada pengurus-pengurus kami yang di tingkat terendah di DPRT supaya turun langsung ke rakyat, dengarkan aspirasinya,” ujar Ramli. Jun’at
Ia menegaskan DPD PSI hanya berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Karena itu, seluruh poin yang akan disampaikan dalam audiensi merupakan hasil masukan warga yang diperoleh para pengurus DPRT di lapangan.
” Jika audiensi terlaksana, kami akan menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya realisasi janji kampanye kepala daerah yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.” tegasnya.
Lebih lanjut, DPD PSI Cimahi akan meminta penjelasan mengenai sejumlah isu yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, termasuk dugaan pengondisian proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) maupun organisasi perangkat daerah lainnya.
Selain itu, PSI juga akan membawa aspirasi terkait kualitas pelayanan publik, kinerja aparatur sipil negara, serta evaluasi terhadap sektor UMKM, kesehatan, dan pendidikan agar program pemerintah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
” Kami berharap audiensi ini nantinya bakal menjadi ruang dialog yang terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga berbagai persoalan yang berkembang memperoleh penjelasan secara langsung dan tidak memunculkan spekulasi di tengah publik.” pungkasnya. (Bzo)
