CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas pemukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi mengadakan sosialisasi penanganan masalah kawasan kumuh di berbagai wilayah Kota Cimahi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Seperti diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk membebaskan status kawasan kumuh yang selama ini melekat pada beberapa daerah di Kota Cimahi.
Kepala DPKP Kota Cimahi, Endang, menjelaskan bahwa sosialisasi ini diadakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Cimahi.
“Penanganan masalah kumuh ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat. Ada tujuh indikator yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekumuhan,” jelas Endang pada media, di Aula Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (17/07/24).
Ia menuturkan, untuk membebaskan kawasan dari status kawasan kumuh, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni, penanganan drainase, perbaikan jalan setapak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, penanganan sampah, dan proteksi kebakaran.
“Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari tujuh indikator ini, tidak semuanya harus dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga dapat terlibat dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kekumuhan,” tuturnya.
DPKP Cimahi juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dunia usaha. Dalam pembuatan sanitasi dan septictank, baik individu maupun komunal, kami mendapatkan bantuan dari perbankan seperti BJB dan BRI.
“Saya berharap tidak hanya perbankan yang berpartisipasi, tetapi juga industri dan perusahaan yang ada di wilayah Cimahi Selatan. Kegiatan sosialisasi ini kami lakukan di seluruh kecamatan di Kota Cimahi. Besok, kegiatan ini akan dilakukan di Cimahi Utara, setelah sebelumnya dilakukan di Cimahi Tengah,” harapnya.
Selain itu, Endang juga berharap masyarakat dapat menjaga lingkungannya secara mandiri, terutama dalam hal saluran air, kebersihan lingkungan, dan aspek lainnya.
“Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, lakukanlah terlebih dahulu. Pemerintah juga pasti akan hadir,” pungkasnya. (Bzo)
