NYaringIndonesia.com , JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pulau Rempang akan mengalami transformasi menjadi Rempang Eco Park, dengan salah satu investor utamanya adalah perusahaan kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd senilai US$ 11,5 miliar atau setara dengan Rp 175 triliun. Bahlil telah menyadari bahwa banyak netizen yang mengkritiknya atas isu investasi ini.
Dalam rapat kerja yang diadakan di Gedung DPR/MPR Jakarta pada Senin (2/10/2023), Bahlil menjelaskan, “Ini adalah satu ekosistem besar, dan meskipun Xinyi Glass Holdings Ltd adalah yang paling terlihat, perusahaan-perusahaan lain juga terlibat.
Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengklarifikasi agar tidak ada yang menganggap saya kurang mengerti mengenai hal ini.”
Proyek ini akan mengembangkan lahan seluas sekitar 17.600 hektar, dengan sekitar 10.280 hektar merupakan hutan lindung dan 7.572 hektar akan digunakan oleh PT MEG untuk investasi. Dalam tahap awal, sekitar 2.000 hektar dari lahan tersebut akan dikembangkan.
Bahlil juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai peredaran informasi yang tidak benar yang seringkali lebih dominan daripada informasi yang sebenarnya di dalam negara ini.
“Untuk menghindari kesalahpahaman, kita harus membangun kesepahaman bersama agar memiliki kerangka data yang objektif dan akurat,” tambahnya.
Miskomunikasi awal dalam proses komunikasi kepada masyarakat diakui oleh Bahlil sebagai salah satu penyebab konflik yang terjadi pada 7 September 2023. Pada tanggal tersebut, terjadi bentrokan antara warga setempat dan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.
“Kami mengakui bahwa terdapat kesalahan komunikasi awal, dan kita harus memiliki kesediaan untuk mengakui kesalahan tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa kesalahan tersebut tidak terjadi tanpa sebab,” jelas Bahlil.
Bahlil juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab konflik adalah ketika tim melakukan pengukuran lahan untuk pematokan, beberapa kelompok masyarakat keliru mengira bahwa relokasi akan segera dilakukan. Kelompok tersebut kemudian menghalangi jalan dengan menanam pohon, mengganggu arus lalu lintas.
“Semuanya dimulai dari situ, dan kemudian aktivitas kelompok aktivis serta penyebaran informasi yang tidak benar menjadi pemicu utama dari insiden ini,” kata Bahlil.
