Komisi III mengajak Dinas Perhubungan, DPKP, dan PUPR Kota Cimahi melakukan pengecekan drainase depan Borma Cihanjuang
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Persoalan drainase yang tertutup di kawasan depan Borma Jalan Cihanjuang menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Cimahi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aliran air sekaligus berdampak pada fungsi trotoar yang seharusnya dapat digunakan dengan aman oleh pejalan kaki.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, H. Enang Sahri Lukmansyah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Jumat, 19 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, ia didampingi sejumlah perangkat daerah untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi yang tepat.
Menurut Enang, keberadaan drainase yang tidak berfungsi optimal perlu segera mendapat perhatian karena berkaitan dengan kepentingan publik.
” Selain berpotensi menyebabkan genangan saat hujan, kondisi seperti ini bakal berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.” ucap Enang Sahri
Untuk memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh, Komisi III mengajak Dinas Perhubungan, DPKP, dan PUPR Kota Cimahi melakukan pengecekan bersama. Langkah ini dilakukan guna memperoleh data teknis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan pencocokan dengan site plan menunjukkan bahwa area yang menjadi sorotan berada di atas lahan bersertifikat milik pihak swasta, yakni Borma. Temuan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan antara DPRD, pemerintah daerah, dan pengelola untuk mencari solusi yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
” Meskipun lahan berstatus milik swasta, fungsi fasilitas publik seperti drainase dan jalur pedestrian tetap harus diperhatikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keduanya berjalan sebagaimana mestinya demi mendukung keselamatan dan kenyamanan warga.” tegas Enang.
Di sisi lain, manajemen Borma menyatakan kesediaannya untuk berkoordinasi dan mendukung upaya penataan yang dilakukan pemerintah. Sikap kooperatif tersebut membuka peluang tercapainya solusi yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan.
Saat ini, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah teknis agar sistem drainase kembali berfungsi optimal tanpa mengganggu aktivitas usaha. Penataan trotoar juga menjadi bagian dari solusi yang tengah disusun agar ruang bagi pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
” Kami pastikan akan terus mengawal proses hingga terealisasi. Pengawasan berkala harus dilakukan untuk memastikan hasil kesepakatan dapat diwujudkan secara nyata di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.” pungkas Enang. (Bzo)
