AIR PUTIH, NYARINGINDONESIA.COM — Suasana kegiatan Car Free Day (CFD) yang diwarnai aksi gotong royong masyarakat di kawasan Air Putih mendadak memanas setelah muncul dugaan perilaku arogan dari seorang oknum pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kegiatan sosial yang sejatinya bertujuan memperkuat kebersamaan antara warga dan instansi pemerintah justru diwarnai ketegangan.
Oknum pegawai tersebut diduga mengeluarkan ucapan bernada kasar kepada warga yang sedang membersihkan lingkungan sekitar.
Peristiwa itu berawal saat masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan lahan di sekitar area kantor KSOP. Dalam proses pembersihan tersebut, terdapat sebatang pohon kelapa yang kemudian dipermasalahkan oleh oknum pegawai yang mengklaim sebagai pihak yang menanam pohon tersebut.
Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah, yang bersangkutan disebut menunjukkan emosi berlebihan dan sikap yang dinilai tidak mencerminkan etika sebagai aparatur negara.
“Padahal kami sudah menyampaikan permintaan maaf, tetapi justru mendapat respons berupa kata-kata kasar. Sikap seperti itu tentu sangat disayangkan,” ungkap Doni, salah seorang warga setempat.
Warga juga menegaskan bahwa lokasi yang dibersihkan merupakan aset milik negara, sehingga klaim pribadi terhadap tanaman di atas lahan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk bersikap semena-mena kepada masyarakat.
Lebih lanjut, masyarakat menilai tindakan tersebut mencerminkan perilaku arogan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Persoalannya bukan sekadar pohon kelapa, tetapi tentang sikap dan keteladanan. Seorang abdi negara semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tegas warga lainnya.
Sebagai bentuk respons, masyarakat secara terbuka meminta adanya klarifikasi sekaligus permintaan maaf resmi dari oknum pegawai yang bersangkutan.
Apabila tidak ada itikad baik, warga menyatakan siap melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan KSOP maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Kami berharap persoalan ini tidak dianggap remeh. Harus ada tanggung jawab yang jelas,” tutup Doni.
