Cimahi, NyaringIndonesia.com – Pemerintah di berbagai negara mulai membekukan aset dan menjatuhkan sanksi terhadap jaringan penipuan daring yang beroperasi di Asia Tenggara. Namun para pakar menilai, upaya penegakan hukum ini masih terpisah-pisah dan belum didukung strategi global yang terpadu.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di Korea Selatan, pengadilan Seoul pekan lalu menggelar sidang terhadap 46 warga negara Korea Selatan sebagian besar pria berusia 20-an yang didakwa terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja. Sejak pertengahan Oktober, pemerintah Korea Selatan telah memulangkan 107 warganya dari negara tersebut. Pejabat Kamboja memperkirakan lebih dari 1.000 warga Korea Selatan bekerja di pusat-pusat penipuan, baik secara sukarela maupun karena paksaan.
Upaya pemulangan ini dipicu kemarahan publik setelah seorang mahasiswa Korea Selatan berusia 22 tahun ditemukan tewas di Kamboja. Korban dilaporkan direkrut dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa bekerja di pusat penipuan. Autopsi pengadilan Kamboja menyatakan korban meninggal akibat penyiksaan berat, dengan memar dan luka di seluruh tubuhnya.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, menegaskan perlindungan warga negara menjadi prioritas utama pemerintah. “Tanggung jawab terbesar pemerintah adalah menjaga nyawa dan keselamatan warga kami. Kami harus melindungi para korban dan segera memulangkan mereka yang terlibat dalam insiden ini ke Korea Selatan,” ujarnya.
Korea Selatan baru-baru ini bergabung dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura dalam menjatuhkan sanksi terhadap Prince Holding Group di Kamboja. Perusahaan multinasional itu dituding menjalankan operasi penipuan berskala besar di Asia Tenggara, meski tuduhan tersebut dibantah oleh pihak perusahaan.
Direktur Asia-Pasifik Global Anti-Scam Alliance (GASA), Brian Hanley, mengatakan langkah terbaru negara-negara tersebut menunjukkan pergeseran strategi. “Yang kami lihat belakangan ini adalah upaya melacak aliran dana, membekukan aset, dan menjatuhkan sanksi. Kami menilai pendekatan ini mulai memberikan dampak,” ujarnya.
Asia Tenggara kini menjadi salah satu pusat utama industri penipuan digital dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari 200.000 orang diperdagangkan ke negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja sepanjang 2023, dengan dalih tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Di sana, mereka dipaksa bekerja di pusat penipuan yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun.
Operasi-operasi ini umumnya berlokasi di wilayah konflik terpencil, terutama di sepanjang perbatasan Thailand dengan Kamboja dan Myanmar. Bentrokan terbaru antara pasukan Thailand dan Kamboja bahkan dilaporkan mencakup serangan terhadap kompleks yang diduga menjadi pusat penipuan. Di Myanmar, pusat-pusat serupa dilaporkan turut membiayai pihak-pihak yang bertikai dalam perang saudara.
Sebagian besar pekerja di pusat penipuan merupakan warga negara Asia yang menjadi korban perdagangan manusia. Sementara itu, target penipuan umumnya berasal dari negara-negara Barat berbahasa Inggris.
“Ini adalah persoalan perdagangan manusia dan perbudakan modern, sehingga jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” kata Hanley. “Namun pada saat yang sama, ini juga menjadi isu keamanan nasional, tidak hanya bagi kawasan tersebut, tetapi bagi dunia.”
Dalam laporan *State of the Scams 2025*, GASA memperkirakan kerugian global akibat penipuan daring mencapai US$442 miliar dalam 12 bulan hingga Oktober 2025. Angka ini diperkirakan lebih tinggi karena banyak korban tidak melaporkan kejadian yang dialami. Laporan yang sama mencatat 57 persen orang dewasa di dunia pernah mengalami upaya penipuan dalam setahun terakhir.
Modus penipuan beragam, mulai dari belanja daring palsu, investasi fiktif, hingga penipuan asmara yang dikenal dengan istilah “pig butchering”. Dalam skema ini, pelaku membangun hubungan emosional dengan korban untuk memperoleh kepercayaan, sebelum membujuk mereka mentransfer uang ke platform investasi kripto palsu. Dana tersebut kemudian dicuci melalui jaringan rekening di berbagai negara Asia, sehingga sulit dilacak dan dipulihkan.
Biro Investigasi Federal AS (FBI) memperkirakan industri penipuan di Asia Tenggara merugikan warga Amerika Serikat sekitar US$9–10 miliar setiap tahun. Sementara laporan GASA menyebut total kerugian warga AS mencapai US$64,8 miliar dalam setahun hingga Oktober 2025, dengan rata-rata kerugian per korban sebesar US$1.087.
Menanggapi lonjakan penipuan daring, otoritas AS membentuk *Scam Center Strike Force* pada November lalu. Gugus tugas antarlembaga ini bertugas menyelidiki, membongkar, dan menuntut pusat-pusat penipuan beserta pihak-pihak yang mendanainya.
Jaksa AS Jeanine Pirro menegaskan komitmen tersebut. “Kantor saya tidak akan tinggal diam ketika perusahaan kriminal terorganisasi asal Cina menguras rekening bank warga Amerika yang bekerja keras,” katanya.
Amerika Serikat juga bekerja sama dengan Inggris untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang mengoperasikan pusat penipuan ilegal di Asia Tenggara. Australia dan Singapura turut memperkuat legislasi domestik serta meningkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum.
Menurut Jacob Sims, *visiting fellow* Asia Center Harvard University, isu penipuan daring kini mendapat perhatian politik yang jauh lebih besar di AS. “Setahun lalu hanya ada satu sanksi. Sekarang, sejumlah tokoh dan entitas besar telah dikenai sanksi, dan ada belasan rancangan undang-undang terkait di Kongres,” ujarnya.
Namun, Sims menilai respons tersebut masih belum cukup kuat. Pemangkasan program USAID yang memantau perdagangan manusia di kawasan perbatasan Thailand-Myanmar dan Kamboja justru dinilai melemahkan upaya penindakan.
“Meski ada momentum, respons saat ini belum benar-benar strategis dan belum cukup untuk mengganggu operasi jaringan penipuan secara signifikan,” katanya.
Sejumlah pusat penipuan besar di Asia Tenggara dilaporkan dijalankan oleh jaringan kriminal asal Cina. Pemerintah Cina telah menutup beberapa pusat penipuan di Kamboja dan Myanmar, tetapi konflik regional, korupsi, dan kejahatan terorganisasi tetap menjadi tantangan.
Meski sanksi dan penyelidikan terus meningkat, negara-negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat dinilai masih enggan mengkritik pemerintah Cina atau Kamboja secara terbuka. Sebaliknya, mereka lebih memilih menargetkan individu dan jaringan kriminal secara langsung.
Menurut Sims, selama Phnom Penh menunjukkan kerja sama minimal agar tetap terlihat “kooperatif”, negara-negara Barat cenderung mentolerir praktik penipuan berskala industri yang menargetkan warga mereka sendiri.
“Banyak pemerintah ragu menghadapi Kamboja secara langsung karena masih memandangnya sebagai bagian penting dari persaingan geopolitik antara Cina dan Barat,” ujarnya. (DW Indonesia)
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
