Ekonom Bongkar Kejanggalan Data BPS! Pertumbuhan 5,61 Persen Dinilai Rapuh dan Menyesatkan

tumbuh tapi rapuh2

Aliansi Ekonom Indonesia dan Paramadina mempertanyakan kredibilitas angka pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2026. Di balik klaim tertinggi sejak 2012, para ekonom melihat ancaman serius terhadap fondasi ekonomi nasional.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional mulai menguat. Sejumlah ekonom nasional yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia bersama Universitas Paramadina mempertanyakan kredibilitas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I 2026 yang diumumkan Badan Pusat Statistik sebesar 5,61 persen year on year (YoY).

Dalam diskusi terbuka bertajuk “Tumbuh Tapi Rapuh” yang digelar di Jakarta, Sabtu (23/5/2026), para ekonom menilai capaian pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

Angka 5,61 persen bahkan disebut menyimpan sejumlah kejanggalan internal yang memicu pertanyaan serius terhadap integritas data pemerintah. Kajian terbaru ekonom Teuku Riefky dan Ikhsan menyoroti kontradiksi antara pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen dengan kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen.

Padahal, sektor manufaktur dinilai hampir mustahil tumbuh tinggi tanpa diiringi peningkatan konsumsi listrik industri secara signifikan.

Teuku Riefky menegaskan bahwa inkonsistensi tersebut bukan sekadar persoalan teknis statistik, melainkan dapat berimplikasi besar terhadap arah kebijakan negara.

“Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen perlu disikapi hati-hati. Kondisi ekonomi riil saat ini belum menunjukkan perbaikan fundamental yang kuat,” ujarnya.

Para ekonom juga menilai Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi berlapis, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, menyempitnya ruang fiskal APBN, hingga dampak konflik geopolitik Iran-Amerika Serikat terhadap harga minyak global.

Ekonom Wijayanto Samirin bahkan mengingatkan bahwa krisis ekonomi kerap bermula dari hilangnya kepercayaan publik terhadap data pemerintah.

“Di era penuh ketidakpastian seperti sekarang, investor membutuhkan kepastian, termasuk kepastian bahwa data pemerintah akurat,” kata Wijayanto.

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi dari berbagai kampus besar turut menyoroti lemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka menilai pemerintah terlalu fokus mengejar angka pertumbuhan tinggi tanpa memperbaiki akar persoalan seperti turunnya kelas menengah, lemahnya produktivitas, dan ketergantungan terhadap modal asing.

Ekonom lain seperti Vid Adrison, Rimawan Pradiptyo, hingga Sahara juga memperingatkan potensi tekanan ekonomi pada semester kedua 2026.

Mereka menilai kondisi APBN semakin rentan akibat belanja negara yang agresif di awal tahun, pelemahan rupiah, hingga risiko perjanjian perdagangan Indonesia-AS yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Forum tersebut merupakan bagian dari gerakan “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” yang sebelumnya diluncurkan Aliansi Ekonom Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap semakin rapuh secara struktural.

======================

Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.

Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News