JAKARTA, Nyaringindonesia.com – Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo, menggarisbawahi pentingnya melakukan reformasi hukum yang serius untuk mendirikan pemerintahan yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Ganjar, hal ini telah menjadi pertanyaan masyarakat setelah Indonesia melalui periode Reformasi pada tahun 1998 yang berhasil mengakhiri masa Orde Baru.
Ganjar Pranowo mengatakan bahwa banyak masyarakat saat ini mempertanyakan sejauh mana agenda reformasi dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya memerangi KKN.
“Begitu banyak masyarakat mempertanyakan salah satu agenda reformasi penegakan hukum, yaitu anti KKN, maka pemerintah mesti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar Pranowo saat ditemui di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).
Dalam pandangannya, pemerintah harus sangat serius dalam mengurus masalah ini. Selanjutnya, Ganjar menyebut bahwa dia telah berdiskusi dengan bakal calon wakil presiden Mahfud MD mengenai pentingnya memastikan pemerintahan yang bebas dari KKN.
Dalam diskusi tersebut, Ganjar menekankan bahwa penegakan anti-KKN dapat diwujudkan oleh pemerintah jika mereka mampu membuat peraturan hukum yang ketat.
“Kami diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini agar secara kelembagaan sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan maka regulasi yang sudah mengatur dengan ketat kalau lah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya maka saya rasa mesti ada yang di-review,” kata Ganjar.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berpendapat bahwa perlu ada pembaruan dalam mekanisme penegakan hukum jika ketentuan hukum yang sudah ada tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.
Ganjar mengatakan bahwa pemerintahan yang bebas dari KKN akan menjadi kenyataan jika pemerintah memang benar-benar serius mengimplementasikan sistem yang sudah ada.
Selain itu, pemilihan aparat penegak hukum yang bersifat netral dan tidak memihak juga dianggap krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang anti-KKN.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa reformasi dan pemerintahan yang anti-KKN adalah hal yang penting bagi rakyat Indonesia.
“Aktor menjadi penting, memilih APH yang teguh yang kemudian bisa betul-betul imparsial maka itu menjadi penting,” kata Ganjar.
“Karena pasti rakyat akan kecewa, dulu tahun 1998 terjadi sebuah perubahan besar pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” kata dia.
Karena itu, pemilihan aparat penegak hukum yang tegas dan tidak memihak sangat vital untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang berharap perbaikan dalam sistem pemerintahan pasca-Reformasi, terutama dalam hal pemberantasan KKN.
