Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Melarang Sekolah Dijadikan Ladang Transaksi

Cimahi, NyaringIndonesia.com – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa sekolah di Jawa Barat tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang memungut biaya, termasuk kegiatan seperti study tour dan renang.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dedi menyampaikan hal ini melalui akun Instagram miliknya pada Jumat, 7 Februari 2025. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan pungutan biaya kepada siswa, baik itu study tour atau kegiatan lainnya, seperti renang, tidak diperkenankan.

“Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya,” ungkapnya.

Selain itu, Dedi juga mengingatkan agar sekolah tidak menjadi tempat untuk transaksi perdagangan, seperti penjualan buku, LKS, atau seragam. Hal tersebut dianggapnya akan menimbulkan kecurigaan dan memberikan tekanan psikologis pada para guru.

“Tidak boleh ada transaksi perdagangan di sekolah. Sekolah tidak boleh jual buku, LKS, atau seragam,” tegas Dedi.

Mengenai anggaran pendidikan, Dedi berencana untuk mengalokasikan anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan yang memang penting dan mendesak. Ia menambahkan, kegiatan ekstrakurikuler siswa juga akan mendapatkan perhatian agar dapat terlaksana dengan baik.

“Saya akan mendorong agar anggaran diberikan ruang untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan mendesak lainnya,” ujarnya.

Ia juga berkomitmen agar anggaran digunakan untuk mencerdaskan seluruh masyarakat Jawa Barat, serta memberikan ruang bagi kegiatan yang mendukung kenyamanan proses pendidikan.

Dedi juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan sekolah tidak akan lagi dibebankan kepada kepala sekolah. Seluruh pengelolaan anggaran, termasuk BOS, akan diserahkan kepada tim administrasi di masing-masing sekolah.

Dedi juga memastikan adanya pendampingan administrasi, serta koordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memastikan pengelolaan keuangan di tingkat sekolah dasar berjalan dengan lancar.

Berita Utama