Target ekonomi 2027 yang dipatok pemerintah menuai apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan akademisi. Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai optimisme pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen menunjukkan keseriusan pemerintah membangun ekonomi nasional.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai target ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 mencerminkan optimisme besar pemerintah terhadap masa depan perekonomian nasional.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut juga menunjukkan upaya pemerintah mengembalikan orientasi pembangunan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni menempatkan ekonomi sebagai instrumen kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.
“Pidato Presiden menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan teknokratis, tetapi juga sebagai komitmen politik kebangsaan yang harus dijalankan secara serius,” ujar Handi dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan proyeksi menuju 8 persen pada 2029. Selain itu, defisit APBN ditargetkan tetap terjaga di level 1,8–2,4 persen terhadap PDB, tingkat kemiskinan ditekan menjadi 6–6,5 persen, serta pengangguran berada di rentang 4,3–4,87 persen.
Handi menyebut target tersebut cukup ambisius di tengah kondisi global yang masih penuh tekanan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan lagi menyusun konsep besar, melainkan memastikan implementasinya berjalan efektif.
“Kita mendukung target ekonomi yang telah disampaikan Presiden. Tetapi jangan sampai rencana besar itu hanya berhenti sebagai konsep tanpa implementasi yang kuat,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu segera memperkuat reformasi struktural agar visi pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas.
Menurut Handi, selama ini struktur ekonomi Indonesia masih terlalu bertumpu pada sektor konsumsi rumah tangga, investasi konvensional, serta industri berbasis sumber daya alam mentah.
Karena itu, agenda hilirisasi dinilai perlu diarahkan lebih serius menuju industrialisasi modern berbasis manufaktur dan teknologi tinggi agar mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Pemerintah perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” ujarnya.
Selain itu, Handi juga menyoroti tekanan terhadap fiskal negara yang dinilai masih cukup besar. Di tengah target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB, pendapatan negara diperkirakan hanya berada pada kisaran 11,82–12,4 persen PDB.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah dinilai tetap terbatas dan berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap utang apabila reformasi perpajakan tidak diperkuat.
“Kita mendukung keberlanjutan reformasi perpajakan agar disiplin fiskal tetap terjaga,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai persoalan ketimpangan ekonomi juga belum sepenuhnya dijawab dalam arah kebijakan pemerintah.
Meski target rasio gini diproyeksikan turun menjadi 0,362–0,367, Handi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat kelas menengah dan bawah melalui kebijakan yang lebih konkret dan langsung menyentuh sektor riil.
Ia juga menyoroti persoalan klasik berupa inefisiensi anggaran, kebocoran belanja negara, serta rendahnya efek pengganda ekonomi yang selama ini tercermin dari tingginya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio).
“Ekspansi fiskal harus diiringi peningkatan kualitas belanja negara agar dampaknya benar-benar terasa terhadap produktivitas ekonomi,” tegasnya.
Meski demikian, Handi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang hadir langsung menyampaikan KEM-PPKF 2027. Menurutnya, hal itu menunjukkan kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.
Ia menilai fokus pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada kesejahteraan rakyat.
“Tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, tetapi membangun kredibilitas implementasi,” pungkas Handi.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
