CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Perubahan pola pikir (mindset) masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang saat ini dihadapi pemerintah pusat maupun daerah. Pengendalian diri serta penguatan rasa tanggung jawab dalam menjaga alam disebut sebagai solusi mendasar guna menuntaskan persoalan tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Kampung Cireundeu, Kota Cimahi, Sabtu (21/02/2026).
Menurut Ngatiyana, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama dan tidak bisa diselesaikan secara parsial maupun dengan sikap egosentris. Ia menegaskan, manusia harus menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan berdampak pada lingkungan dan sesama.
“Kita harus sadar akan tanggung jawab. Persoalan sampah adalah milik kita bersama. Kadang-kadang manusia lupa bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap orang lain maupun terhadap alam,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan, pendidikan mengenai kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dengan demikian, generasi mendatang akan memahami konsekuensi dari perilaku yang merusak lingkungan.
“Kalau anak-anak tidak diberikan pemahaman untuk menjaga alam sejak dini, ke depannya mereka tidak akan memahami apa yang akan terjadi jika kita abai terhadap lingkungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga menyinggung bahwa berbagai bencana yang terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan akibat ulah manusia yang lalai menjaga lingkungan. Ia mengingatkan bahwa sampah dapat menjadi “sahabat” jika dikelola dengan baik, namun berubah menjadi “musuh” apabila dibiarkan menumpuk hingga memicu bencana.
Secara teknis, Pemerintah Kota Cimahi menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Setiap harinya, Kota Cimahi menghasilkan sekitar 260 ton sampah yang harus ditangani. Di sisi lain, lahan terbuka semakin terbatas dan terdapat pembatasan dari pemerintah pusat terkait pembuangan akhir serta penggunaan insinerator.
“Kita tidak bisa lagi hanya membuang. Sampah harus diolah dan diselesaikan di daerah. Dengan kondisi Cimahi yang kecil dan lahan terbatas, ini menjadi dilema bagi kita semua,” jelasnya.
Sebagai solusi, Pemkot Cimahi mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga melalui program pilah sampah dari rumah. Sampah yang terkumpul kemudian diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti bahan bakar alternatif refuse derived fuel (RDF) dan produk daur ulang lainnya.
Ngatiyana juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima bantuan mesin pengolahan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan dukungan dari World Bank yang ditempatkan di beberapa titik pengolahan. Mesin-mesin tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah tanpa harus dibakar atau dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir.
Terkait penggunaan insinerator, ia menegaskan bahwa Pemkot Cimahi tetap mematuhi regulasi pemerintah pusat. Meskipun sebelumnya terdapat larangan operasional, pihaknya akan menyesuaikan kebijakan terbaru apabila memang diperbolehkan kembali.
“Kita tetap taat pada peraturan pemerintah pusat. Kalau diizinkan digunakan, kita gunakan. Kalau tidak, kita cari inovasi lain. Prinsipnya, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Melalui momentum HPSN ini, Ngatiyana berharap kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat sehingga persoalan sampah di Kota Cimahi dapat tertangani secara berkelanjutan dan tidak lagi memicu bencana di masa mendatang. (Bzo)
