Cimahi, NyaringIndonesia.com – Gelombang pengakuan terhadap Negara Palestina terus meluas di kancah internasional. Terbaru, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengumumkan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina. Langkah keempat negara Barat ini menambah daftar lebih dari 140 negara yang telah lebih dulu mendukung terbentuknya negara merdeka Palestina di wilayah pendudukan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Keputusan ini dinilai signifikan, mengingat keempat negara tersebut selama ini dikenal sebagai sekutu tradisional Israel. Terutama Inggris, yang secara historis memiliki peran sentral dalam pembentukan negara Israel modern pasca-Perang Dunia II.
“Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, seperti dikutip Reuters, Senin (22/9/2025).
Starmer menyoroti krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Ia menggambarkan kondisi di wilayah tersebut sebagai “tak tertahankan,” menyusul serangan udara tanpa henti oleh militer Israel, kehancuran infrastruktur, kelaparan massal, dan korban jiwa yang terus bertambah.
Dalam surat resmi kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Starmer menegaskan bahwa Inggris ingin menghidupkan kembali proses perdamaian. Ia juga mengingatkan komitmen historis Inggris sejak 1917 yang mendukung tanah air bagi bangsa Yahudi, namun juga menjanjikan perlindungan bagi komunitas non-Yahudi.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan pengakuan negaranya terhadap Palestina bertujuan memperkuat pihak-pihak yang mendukung koeksistensi damai dan penyelesaian konflik secara diplomatik.
“Ini sama sekali bukan bentuk legitimasi terhadap terorisme, dan bukan pula hadiah untuk itu,” tegas Carney.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel menegaskan pengakuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri negaranya yang konsisten. Berbicara di kantor misi Portugal di PBB, Rangel menyebut solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Gencatan senjata sangat mendesak,” tegasnya.
Langkah serupa juga diperkirakan akan menyusul dari negara-negara lain, termasuk Prancis, yang tengah mempertimbangkan pengakuan resmi pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengakuan dari negara-negara tersebut. Ia menyebut keputusan itu sebagai langkah penting untuk membuka jalan menuju perdamaian dan kehidupan berdampingan dengan Israel sebagai dua negara merdeka.
Kelompok Hamas juga menyambut langkah ini, namun menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, termasuk penghentian perang di Gaza dan penolakan terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras langkah pengakuan tersebut.
“Pesan saya jelas kepada para pemimpin yang mengakui Negara Palestina setelah pembantaian mengerikan 7 Oktober 2023: Anda memberi hadiah besar kepada terorisme,” katanya, merujuk pada serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya.
Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan. Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat posisi Israel yang menolak solusi dua negara dalam bentuk yang saat ini didorong komunitas internasional.
Sejak serangan balasan Israel ke Gaza, otoritas kesehatan Palestina mencatat lebih dari 65.000 warga tewas – mayoritas adalah warga sipil. Serangan udara dan darat telah menyebabkan kehancuran besar, krisis pangan akut, dan memaksa jutaan warga mengungsi berulang kali.
Di tengah meningkatnya tekanan global, para pemimpin negara-negara Barat menghadapi tekanan dari publik dan parlemen domestik mereka sendiri yang mengecam kelanjutan dukungan militer terhadap Israel, terutama di tengah meningkatnya korban anak-anak dan warga sipil.
Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait gelombang pengakuan terbaru ini. Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya sebelumnya, telah menyatakan penolakan terhadap pengakuan negara Palestina.
Sementara itu, Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir menyatakan akan mengusulkan penerapan kedaulatan penuh Israel atas wilayah Tepi Barat, sebuah langkah yang secara de facto merupakan bentuk aneksasi.
=====================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
