NTB, NyaringIndonesia.com – Penangkapan Kapolres Bima beserta istrinya oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu sorotan luas publik. Peristiwa ini mencuat setelah keduanya diduga terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan peredaran narkotika skala besar.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kasus tersebut dinilai serius karena posisi Kapolres merupakan garda terdepan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan narkotika di daerah. Dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika justru memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Pengamat kepolisian dari Universitas Mataram, Dr. Ahmad Fadli, menilai langkah cepat Polda NTB menangkap pejabat aktif tersebut merupakan keputusan penting untuk menjaga integritas institusi.
“Penindakan terhadap pejabat internal, apalagi di level Kapolres, menunjukkan adanya komitmen penegakan hukum. Ini krusial agar publik melihat bahwa Polri tidak menoleransi penyimpangan, siapa pun pelakunya,” ujarnya.
Menurut Fadli, dugaan menjadi backing bandar narkotika bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran etik berat yang mencederai sumpah jabatan.
“Ketika aparat justru melindungi kejahatan terorganisir, dampaknya bukan hanya lokal, melainkan nasional,” tambahnya.
Senada dengan itu, kriminolog Nur Aisyah, M.Si.menyebut kasus ini sebagai ujian transparansi institusi kepolisian. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka dan akuntabel.
“Publik menunggu bukan hanya penangkapan, tetapi keberanian menuntaskan perkara hingga ke akar, termasuk membuka kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas,” katanya.
Kasus Kapolres Bima kembali mengingatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.
Ketika aparat penegak hukum diduga terlibat di dalamnya, kejahatan tersebut berubah menjadi bentuk pengkhianatan terhadap negara dan masyarakat.
Ke depan, konsistensi Polri dalam mengusut tuntas kasus ini akan sangat menentukan arah kepercayaan publik: apakah institusi mampu membersihkan dirinya secara menyeluruh, atau kembali membiarkan integritasnya dipertanyakan.
