Keputusan dewan juri yang memberi minus kepada satu peserta namun memberi poin penuh kepada peserta lain dengan jawaban identik memicu polemik panas hingga Wakil Ketua MPR RI turun tangan meminta maaf.
KALBAR, NYARINGINDONESIA.COM – Ajang Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendadak menjadi sorotan publik. Bukan karena ketatnya persaingan antarpeserta, melainkan akibat keputusan kontroversial dewan juri yang memicu protes terbuka di arena perlombaan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Insiden itu bahkan membuat Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, turun tangan dan menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada publik.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).
Polemik bermula saat babak final yang digelar di Pontianak mempertemukan tiga sekolah terbaik, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Ketegangan mulai muncul saat sesi rebutan. Dewan juri memberikan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab. Dengan percaya diri, peserta menyebut bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden.
Namun di luar dugaan, jawaban tersebut justru dinyatakan salah dan membuat Regu C mendapat pengurangan nilai minus lima.
Situasi berubah panas ketika pertanyaan yang sama diberikan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas. Anehnya, jawaban yang disampaikan terdengar identik dengan jawaban Regu C. Kali ini, dewan juri justru memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban dianggap benar.
Keputusan itu langsung memicu protes keras dari peserta Regu C yang merasa memberikan jawaban serupa. Mereka bahkan meminta audiens menjadi saksi bahwa unsur “DPD” sebenarnya sudah disebutkan dalam jawaban pertama.
“Apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?” ucap peserta Regu C di tengah suasana yang mulai tegang.
Dewan juri, Dyastasita WB, menyebut pihaknya tidak mendengar penyebutan DPD dari jawaban Regu C. Sementara juri lain, Indri Wahyuni, menekankan pentingnya artikulasi saat menjawab pertanyaan.
“Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujarnya.
Video dan potongan momen kontroversial itu kemudian ramai diperbincangkan publik dan memicu kritik terhadap sistem penilaian perlombaan. Banyak pihak mempertanyakan konsistensi dewan juri karena dua jawaban serupa menghasilkan keputusan yang berbeda.
MPR RI pun memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian dan kinerja dewan juri agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam ajang pendidikan berikutnya.
