KAB. BANDUNG, NyaringIndonesia.com – Semangat Rajiv Calon Anggota DPR-RI asal Partai Nasdem untuk memenangkan Capres dan Cawapres paslon 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus membara.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Perkara semangat partai koalisinya tidak sama sepertinya, itu kembali kepada semangat partai dan pribadinya masing-masing.
Apalagi isunya banyak partai koalisi tidak ikut memasangkan foto calon presidennya di baliho-baliho mereka. Menurutnya, bisa jadi karena bukan ketua umumnya yang menjadi Capres.
“Untuk memenangkan presidennya, pasang foto aja enggak apalagi yang lain,” ungkap Rajiv.
Lebih lanjut, ia megklaim bahwa program sedekah yang sekarang marak di Kabupaten Bandung, merupakan program dirinya setahaun yang lalu.
“Jadi program sedekah ini sudah kita jalani setahun, Jadi kita yang pertama jalani program ini,” sebut Rajiv.
Dalam program tersebut, kata dia, masyarakat diajak untuk bersedekah. Misalnya ada masjid sedang memperbaiki tempat wudhu, nanti mereka ikut sedekah setelah itu kurangnya dibantu pihak rajiv.
“Jadi dengan begitu secara tidak langsung kita ajarkan kepedulian, bukan masalah dia nyumbang berapa,” katanya.
Ketika disinggung terkait PKH, Rajiv menegaskan jika dirinya terpilih menjadi Anggota DPR – RI akan meninjau ulang penerima PKH yang selama ini telah berjalan.
“Waktu saya duduk dengan tukang ojeg, dia bilang Pak Rajiv kalau terpilih nanti tolong tinjau ulang lagi. Karena selama 20 tahun ini penerima PKH mungkin sudah ada yang jadi kaya raya.
Apalagi kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, kita pasti akan realisasikan siapa yang harus mendapat PKH,” tandasnya.
Namun, Rajiv menyatakan kepada mereka yang masih layak mendapatkan biarkan saja tetap menerima bantuannya. Tapi, diluar sana masih banyak yang lebih membutuhkan.
Untuk diketahui bahwa pada kesempatan ini, semua masyarakat yang tidak mampu mempunyai peluang yang sama dan berhak mendapatkan bantuan pemerintah.
Bahkan jika dirinya nanti terpilih dan bukan komisi yang menangani masalah ini, ia akan memberitahu komisi yang mempunyai kewenangan agar mau meninjau ulang permasalahan bantuan sosial ini.
